Soal Kasus Bhilfish, GPM Desak Kejati Periksa Kadis DKP Malut
|
| Selain menggelar aksi di kejaksaan tinggi dan polda, juga dilakukan di Sekretariat DKP Maluku Utara di Jalan Jenderal Ahmad Yani. |
TERNATE, BRN– Gerakan Pemuda
Marhaenis (GPM) Provinsi Maluku Utara kembali menggelar aksi di Kejaksaan
Tinggi dan Polda Maluku Utara, Kamis 26 Januri.
Mereka meminta
agar segera menelusuri dugaan tindak pidana korupsi dua unit kapal penangkap
ikan (Bhilfish). Menurut GPM, bantuan armada tangkap yang diadakan Dinas
Kelautan dan Perikanan (DKP) Maluku Utara ini terindikasi adanya dugaan korupsi.
Koordinator
aksi, Yuslan Gani dalam oratornya menyampaikan, armada tangkap tersebut tidak
diberikan kepada kelompok nelayan sebagai penerima. Yang terjadi, lanjut
Yuslan, justru dikelola langsung Kepala DKP Maluku Utara untuk meraup
keuntungan pribadi.
“Aksi
ini murni sebagai respon kami terhadap tindak pidana korupsi yang saat ini
sangat marak terjadi di beberapa OPD lingkup Pemprov Maluku Utara. Kami tidak
ditunggangi siapa pun dan tidak tendensius politik,” ucapnya.
Menurutnya,
pengdaan kapal tangkap pada 2017 lalu ini mestinya diserahkan kepada penerima
bantuan.
“Kami
secara institusi mendesak kepada kejaksaan tinggi dan Polda segera panggil
Kadis DKP Maluku Utara untuk dimintai pertanggungjawaban hukum. Kamis juga mendesak
kepada gubernur mencopot Abdullah Assagaf sebagai sebagai Kepala DKP,” katanya.
Yuslan
mengatakan, kasus Bhilfish harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum,
terutama Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.
“Kami
akan melakukan aksi lagi dengan konsolidasi masa yang lebih banyak lagi,”
sebutnya. (red)
Baca Juga:
Artikel Terkait
