Warga Kelurahan Bastiong Siap menangkan TULUS Di Pilwakot 2020

 

 Calon Walikota M. Tauhid Soleman dan Wakil Walikota Kota Ternate Jasri Usman
bersilaturahmi bersama warga Bastiong

TERNATE,BRN – Calon Wakil WaliKota Ternate, Jasri. Usman gelar road show untuk bersilaturrahmi bersama warga Bastiong sekaligus meminta dukungan pada pemilihan kepada daerah kota ternate Jumat, (18/9)

Road show yang dilakukan oleh calon Walikota M. Tauhid Soleman dan Wakil Walikota Kota Ternate Jasri Usman bertajuk bersama warga Bastiong, sementara itu. Dalam Siloloa M. Tauhid Soleman mengajak warga Bastiong agar berpatisipasi mensukseskan tahapan-tahapan momentum pesta demokrasi lokal (pilkada) di Kota Ternate itu sendiri.

Calon Wakil Walikota Kota Ternate Jasri Usman di dampingi Anggota Komisi III DPRD Provinsi Malut Abd. Malik Sillia bersilaturahmi bersama warga Bastiong

 dalam kesempatan itu. Muhajirin Bailussy, selaku Ketua Pemenang TULUS dari Partai PKB, dan juga Ketua DPRD Kota Ternate, turut memberikan orasi politik, ia mengajak kepada seluru masyarakat agar memilih calon pemimpin yang respentatif dan tulus membangun kota ternate jauh lebih baik kedepannya.

 Kata dia, tentunya kami selaku partai politik (Parpol) NasDem, PKB, dan Garuda, tidak main-main saat merekomendasi calon pemimpin. Karna calon walikota dan wakil walikota yang di usung ketiga partai ini pastinya dilihat dari elektabilitas, punya kapasitas dan memiliki skil dalam merancang kemajuan negeri ini.

 Ia juga menginstruksikan kepada semua kaders partai kebangkitan bangsa PKB Kota Ternate untuk komitmen memenangkan calon walikota dan Wakil Walikota Ternate Tauhid Soleman -Jasri Usman.”ungkapnya

 Selain itu, Tokoh pemuda Kelurahan Bastiong Zulkifli Harun. menyebut, kombinasi dari kedua pasangan M.Tauhid Soleman dan Jasri Usman adalah sosok pemimpin yang respentatif, mewakili gam madihutu atau putra daerah terbaik,

 Untuk itu, di Pilkada tahun ini kami seluruh pemuda milenial Kelurahan Bastiong, akan  siap membangun konsolidasi untuk memenangkan pasangan calon walikota dan Wakil Walikota Ternate Tauhid Soleman -Jasri Usman “TULUS” merupakan perwakilan putra daerah agar menjadi Walikota dan Wakil Walikota Ternate," tegasnya.

 Hal senada juga disampikan M. Nasir, salah satu Tokoh Masyarakat di Bastiong menambahkan masyarakat Ternate, khususnya di Bastiong berharap agar di momentum Pilwako, khusunya di kelurahan Bastiong, bisa menyatukan persepsi dan bisa membentuk komitmen dan menepis ego sehingga putra gam madihutu bisa memimpin di negeri sendiri. "Sebagai tuan rumah harus menjadi aktor bukan penonton, Mereka berdua sudah tidak diragukan lagi dalam konsep dan aspek untuk membangun Kota Ternate," pungkasnya.(red)

Diskusi di Jarod, Paslon TULUS Paparkan Sejuta Visi Misi

Pasangan Calon (Paslon) Wali kota dan wakil Walikota Ternate : M. Tauhid Soleman dan Jasri Usman (TULUS)

TERNATE, BRN – Dalam memperingati satu dasawarsa Komunitas Jarod Kota Ternate, Maluku Utara, telah membuka ruang diskusi bagi sejumlah Pasangan Calon (Paslon) Walikota dan wakil Walikota Ternate dalam menyampaikan visi misi untuk membangun Ternate 5 tahun kedepan.

Acara diskusi tersebut digelar di Cafe Jarod pada Jumat Malam (18/9/2020) sekitar Pukul 21:00. Dimana tiga Paslon turut dihadirkan dalam diskusi tersebut  diantaranya Paslon Walikota Tauhid Soleman yang berpasangan dengan Djasri Usman, Merlisa Mersaoly, Yamin Tawari dan Asgar Saleh.

Dalam diskusi tersebut, Tauhid Soleman yang merupakan calon Walikota Ternate menyampaikan, Ternate adalah kota yang sangat terbuka dengan jumlah penduduk yang padat sehingga terlihat seperti ibukota Provinsi Maluku Utara. 

Menurutnya, isu yang berkembang di Kota Ternate saat ini dengan jumlah penduduk 219.000 jiwa tentunya tidak berimbang dalam hal pertumbuhan dan perkembangan, karena hal ini masih sering disuarakan oleh oleh masyarakat yang ada di Kota Ternate terutama masyarakat Pulau Hiri, Batang Dua dan Pulau Moti.

Kata Tauhid, masih banyak berbagai macam problem yang harus diselesaikan, mulai dari masalah lingkungan, kawasan kumuh dan masalah sampah, serta belum adanya pemerataan pembangunan berdasarkan potensi karakteristik wilayah.

“ Masih banyak masalah di Kota Ternate yang belum teratasi dengan baik. Mulai dari masalah lingkungan, kawasan kumuh dan sampah, serta Belum adanya pemerataan pembangunan, “ Ujarnya.

Tauhid bilang, melihat kota Ternate yang masih banyak kekurangan, pasalon Tahid Soleman dan Jasri Usman (TULUS) siap dengan sejuta visi misi dan salah satunya adalah mewujudkan Ternate yang mandiri sehat dan berkeadilan, membangun Ternate yang lebih maju dan menjadikan Ternate sebagai gerbang utama perdagangan.

“ Jika terpilih Paslon TULUS terpilih sebagai Walikota dan wakil Walikota Ternate maka menjadi prioritas utama TULUS adalah mendorong peningkatan UMKM dan IKM berbasis ekonomi kerakyatan, sebab Ternate memiliki sumber daya perdagangan baik itu ekonomi maupun pariwisata.“ Ujarnya. 

Lanjutnya, selain itu, Paslon TULUS juga berkeinginan agar bidang pendidikan dan kesehatan lebih berkualitas yang memiliki daya saing yang kuat maka salah satunya potensi sumber daya manusia harus dikedepankan.

“ Kota Ternate tidak memiliki Sumber Daya Alam (SDA) maka yang harus dirawat adalah sumber Daya Manusia (SDM) harus dikedepankan, “ Tuturnya.

Dinsos Malut Gelar Pemantapan Pelopor Pemuda Perdamaian Se-Malut

Dinas Sosial Malut saat menggelar pemantapan pelopr Pemuda perdamaian Se-malut di hotel Muara Mall.

TERNATE, BRN - Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara menggelar pelatihan mengantisi terjadinya konflik sosial menjelang Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 9 Desember mendatang. Kegiatan pemantapan Pemuda Pelopor tersebut dilaksakan di Hotel Muara Mall.

 

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Maluku Utara Zulkifli mengatakan, Kegiatan berlangsung dua hari, dimulai pada Kamis sampai Jumat (18/9) itu diikuti 30 peserta dan dibuka langsung Kepala Dinas Sosial Maluku Utara, Andrias Thomas.

 

Pemantapan pemuda pelopor itu lanjut Zulkifli, bertujuan untuk meningkatan kapasitas dan kemampuan para tenaga pelopor perdamaian di kabupaten/kota Se-Maluku Utara. Tujuan lainnya sambung Zulkifli, dapat mendeteksi segala potensi yang memungkin menimbulkan konflik sosial di masyarakat, apalagi lagi dalam situasi pandemi Covid-19.

 

“Para pelopor diharapkan meningkatkan kemampuan mitigasi dan kecepatan dalam mendeteksi potensi terjadinya konflik di masing-masing daerah. Apalagi sekarang kita dihadapkan dengan 8 kabupaten kota di Maluku Utara menyelenggarakan Pilkada,” ucap Zulkifli usai pelatihan, Jumat (18/9).

 

Adanya pelopor pemuda perdamaian menurut Zulkifli, diharapkan bisa merangkul segala bentuk potensi lokal, termasuk mencegah terjadinya konflik. “Harapannya pilkada tahun berjalan damai. Agar pilkada dibilang damai, tentunya selain punya kemampuan menyelesaikan konflik, para pemuda pelopor perdamaian juga dituntut memiliki pemikiran yang terbuka tanpa mengabaikan prinsip-prinsip sebagai pekerja kemanusiaan,” ucapnya.

 

“Selain itu pemuda pelopor perdamaian juga harus mampu memahami kearifan lokal yang ada di daerah masing-masing, sehingga setiap persoalan bisa dituntaskan dengan pendekatan adat dan kebiasaan setempat secara musyawarah,” sambungnya. (hana/red)

Dikbud Malut dan Lanud Leo Wattimena Bahas Pendirian SMK Penerbangan

 

Kadikbud Malut, Imam Makhdy Hassan dan  Komandan Lanud Leo Wattimena, Kolonel Pnb Adi Setio Nugroho, S.E

TERNATE,BRN - Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Penerbangan akan hadir di Provinsi Maluku Utara, tepatnya di Kabupaten Pulau Morotai. 

Rencana Pendirian SMK Penerbangan, langsung ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Maluku Utara (Malut) dan Lanud Leo Wattimena melalui rapat bersama. 

Setelah Kepala Disdikbud Malut, Drs. Iman Makhdy Hassan melakukan pertemuan Komandan Lanud Leo Wattimena, Kolonel Pnb Adi Setio Nugroho, S.E, Jumat (18/09/2020), bertempat di Lanud Leo Wattimena.

Dalam pertemuan itu Adi Setio mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara yang mempunyai keinginan dan keseriusan mendirikan SMK Penerbangan di Pulau Morotai.

“ Kerja sama ini merupakan komitmen besar antara TNI AU Leo Wattimena dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk mendirikan SMK Penerbangan ini,” tutur Adi Setio.

Sementara Kadikbud  Malut, Imam Makhdy Hassan mengatakan, pasca pertemuan ini akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan TNI AU Leo Wattimena.

“ Jadi penandatanganan perjanjian kerja sama ini akan di teken oleh pak gubernur dan Pangkoopsau III yang direncanakan di Ternate,” ucap Imam.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut yakni, Letkol Fahril Bahnan, Sekretaris Disdikbud Malut, Amiruddin, beserta jajarannya Lanud Leo Wattimena dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. (Tim/red)

Bangga, Biografi "Bang Man" akan Segera Dirilis

 

Alm. Dr. Abd Rahman Ismail Marasabessy, M.Ag

BRN – Bang Man, sapaan karib Dr. Abd Rahman Ismail Marasabessy, M.Ag, diketahui telah wafat, Rabu (8/7/2020) Pukul 4.00 Wit. Ia, dikenang sebagai Tokoh Maluku Utara. Jejak dedikasinya memantik perhatian banyak orang. Suatu kebanggan, buku biografi sang Tokoh ini, rencananya akan dirilis Desember mendatang.

 Koordinator Penulisan, juga anak kandung Bang Man, Zainal A.M Marasabessy ketika dikonfirmasi, membenarkan hal tersebut. "Iya, setelah almarhum meninggal, kami dari keluarga ingin buat (buku biografi -  red) dari waktu itu," ucapnya saat dihubungi via WhatsApp, Kamis (17/9)

 Zainal menuturkan, motif dibalik penulisan biografi ini, untuk mengenang kisah, perjuangan dan inspirasi Bang Man. "Untuk di jadikan pengenalan dan pembelajaran hidup  semua khalayak," terangnya.

 Penulisan biografi ini, lanjut Zainal, berbentuk kumpulan tulisan dari berbagai penulis. Ia berharap, cara ini dapat menggali berbagai sudut pandang penulis terhadap sosok sang Tokoh. "Kami meminta khalayak, siapapun untuk menulis dalam bentuk word dan di kirim ke kami," jelas Pria yang juga Kandidat Doktor Unair Surabaya ini.

 Ia menambahkan, hingga hari ini (18/9/2020), tercatat sudah ada beberapa penulis yang mengirim tulisannya. "Beberapa tulisan sudah masuk, baik wartawan maupun pegawai dan rekan sesama dosen," sebutnya.

 Buku biografi yang diberi judul "Kisah, Perjuangan dan Inspirasi Abd Rahman I. Marasabessy" ini rencananya akan dirilis pada Desember mendatang. "InsyaAllah jika sudah terkumpul, kami cetak dalam bentuk buku, kemudian kami rilis insyaAllah Desember", tandasnya.

 Terpisah, Pengajar IAIN Ternate, Jubair Sitomorang saat dihubungi via WhatsApp, Kamis (17/9) mengatakan, perjalanan hidup Bang Man, menurutnya, perlu diketahui dan dijadikan motivasi. Baginya, Bang Man adalah sosok yang tegas sekaligus humanis.

 "Saya belajar ternyata tegas itu tidak mesti kasar, tegas itu tidak mesti jaga wibawa, tegas itu adalah menghadirkan rasa dan rasio," kenangnya.

 Jubair bilang, terkait penulisan biografi ini, patut diberi apresiasi. Menulis tentang Tokoh ini, menurutnya, orang akan belajar tentang suatu ketegasan tanpa membuat jarak dalam pergaulan. Lagi, suatu kedekatan tanpa menghilangkan rasa hormat.

 "Melihat orang lain ada pada diri kita dan melihat diri kita ada pada orang lain. Pelajaran ini perlu ditulis untuk dibaca orang banyak," pungkasnya.

 Sebagai informasi, bagi penulis yang ingin berkontribusi dalam penulisan biografi ini, naskah tulisannya dapat dikirim ke alamat email, zainalm59@gmail.com atau hubungi

+62 813-1467-1567.

Masyarakat Haltim Tetap Terima Penjabat Bupati Yang Diusulkan Gubernur

 

   

Sekjen Ampera Haltim, Mahibu Mandar

HALTIM,BRN- Masyarakat Kabupaten Halmahera Timur tetap menerima Penjabat Bupati yang diusulkan oleh Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba yang sudah di tetapkan oleh kementerian dalam negeri (kemendagri) untuk mengisi kekosongan yang ada di pemrintahan Kabupaten Haltim saat ini.

Sekejen Ampera Haltim Muhibu Mandar kepada redaksi brindonews.com via handphone Jumat (18/9/2020) mengatakan, sangat di sayangkan kalau penempatan penjabat Bupati Haltim di kaitkan dengan pilkada Haltim. Bagi kami terlihat lucu, lagi pulah penjabat Bupati bukan penyelenggara dan bahkan bukan penentu kemenangan, tetapi kenapa harus di kaitkan dengan pilkada.

Menurutnya, opini yang sengaja di mainkan sekelompok orang adalah ketakutan terhadap PJ Bupati akan membongkar kedok yang terjadi selama ini. Olehnya itu masyarakat Haltim jangan terpansing dengan info-info liar.

Lanjut dia, kepada gubernur bahkan Mendagrai, bahawa tidak ada masyarakat Halmahera Timut yang memprotes penetapan  PJ Bupati Haltim. Apa yang sudah ditetapkan oleh gubernur dan Mendagri itu berdasarkan UU 23 tahun 2014.

Olehnya itu ada oknum yang mengatasnamakan masyarakat Haltim yang melakukan penolakan itu hanya sepihak yang sangaja mengatasnamakan masyarakat. Penolakan atas penjabat Bupati Haltim yang di usulkan adalah gubernur, kami bisa menilai bentuk ketakutan oleh beberapa pejabat teras Haltim salah satunya kepala Bapeda Haltim yang bukan menjadi rahasia umum

Lanjut Mihubu, apa yang di usulkan gubernur maut dan sudah ditetapkan Kemendagri itu tidak masalah bagi masyarakat Halmahera Timur. Siapapun dia yang di tunjuk melalui keputusan pemerintah pusat atas darasa administrative bukan politi.  

Mahibu menegaskan, bahwa kami tetap menerima PJ Bupati Haltim yang di usulkan oleh Gubernur Maluku Utara yang suda di tetapkan oleh Mendagri untuk mengisi kosangan Bagi kami tidak ada masaalah, siapa pun yang di tunjuk itu adalah keputusan pemerita pusat Atas dasar admistratif bukan politik.(tim/red)

Penjabat Bupati Itu Norma Administrasi Bukan Politik

Pemerhati Sosial Politik, Hasby Yusuf

TERNATE, BRN - Usulan gubernur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diatur tentang penunjukan dan pengangkatan pejabat atau penjabat sementara kepala daerah jika terjadi kondisi di mana terjadinya kevakuman pemerintahan, seperti kepala daerah yang cuti kampanye karena ikut dalam kontestasi pilkada.

Pemerhati Sosial Politik Hasby Yusuf kepada wartawan via WhatsApp Jumat (18/9/2029) mengatakan, posisi penjabat sementara atau PLH kepala daerah merupakan hasil dari proses administrasi dan bukan proses politik.

Penunjukan penjabat kepala daerah sifatnya administrasi, maka setiap pejabat administrasi negara berhak menjabat sebagai pejabat atau penjabat sementara kepala daerah yang ditunjuk oleh kementerian dalam negeri, ujarnya. 

Hasby pun berpendapat, seharusnya tidak perlu ada tafsir politik secara berlebihan oleh masyarakat atas setiap pejabat yang diangkat atau ditunjuk untuk menjabat sebagai pejabat atau penjabat sementara kepala derah, karena kepala daerah setempat cuti melaksanakan tugas sebagai akibat dari ikut dalam pilkada.

“ Pejabat Bupati itu norma administrasi bukan politik. Dia hanya melaksanakan tugas administrasi pemerintahan daerah tidak lebih dari itu,” tegasnya.

Dia menambahkan terkait aspirasi kelompok masyarakat Halmahera timur yang meminta gubernur Maluku Utara membatalkan usulan salah satu nama calon pejabat Bupati Halmahera Timur, itu. Justru sudah terlalu jauh mencampuri urusan administrasi pemerintahan. 

“ Gubernur tentu mengusulkan nama calon pejabat ke Kemendagri berdasarkan persyaratan yang ketat dan mempertimbangkan banyak aspek termasuk syarat administrasi, kecakapan, loyalitas dan rekam jejak dan sudah memperhitungkan aspek beban kerja yang bersangkutan,” jelasnya.

Selain itu, kementerian dalam negeri juga akan menyeleksi dengan ketat setiap usulan nama-nama pejabat Bupati dari Gubernur. “ Proses ini yang menurut saya kadang masyarakat tidak memahami sehingga tafsir menjadi liar dan mudah dipolitisir,” sambung Hasby.

Lanjut Hasby, ketakutan masyarakat pada pejabat Bupati yang diusulkan oleh gubernur dan ditunjuk Mendagri akan berpihak pada calon tertentu justru tidak beralasan. Karena secara administrasi kewenangan pejabat Bupati juga terbatas dan tidak bersifat strategis.

“ Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat administrasi tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang melebihi mandat politik,” tukasnya.

Justru, sebaliknya penjabat Bupati akan bekerja berdasarkan petunjuk gubernur dan kementerian dalam negeri untuk sukses Pemilukada. Karena pejabat Bupati memiliki kewenangan yang terbatas maka bagi saya mustahil pejabat Bupati bisa melakukan keberpihakan politik dalam pilkada. 

“ Pejabat Bupati diawasi oleh penyelenggara dan penentuan hasil pilkada ada pada suara rakyat,” paparnya.

Dalam kasus Halmahera Timur misalnya pak Welhelmus sebagai bupati incumbent kalah ketika maju bertarung dalam periode keduanya. Padahal beliau adalah Bupati aktif. Artinya apa bahwa dalam kasus Halmahera Timur membuktikan bahwa kekuatan Pemerintahan tidak bisa menjamin kemenangan. Rakyatlah yang akan menentukan arah suara kemenangan setiap calon yang bertarung.

“ Karena itu saya berharap kawan-kawan yang mencurigai pejabat Bupati Haltim yang akan diusulkan oleh gubernur bisa belajar dari kasus pak emus. Bahwa kekalahan dan kemenangan dalam pilkada bukan ditentukan oleh siapa yang menjadi pejabat Bupati tetapi visi besar yang ditawarkan oleh para kandidat kepada rakyat dan pilihan rakyatlah yang menentukan arah kemenangan,” tuturnya.

Untuk itu, Hasby Yusuf, menegaskan mari kita maknai pilkada khususnya di Halmahera Timur sebagai upaya kita menawarkan jalan baru pembangunan halmahera timur yang kokoh dan kuat seperti pesan tokoh pembangunan dan mantan Bupati Halmahera Timur almarhum Ko Din dalam pesan terakhirnya sebelum wafat.

“ Hentikan sikap saling curiga, pupuk kebersamaan dan solidaritas untuk masa depan Halmahera Timur yang lebih maju dan sejahtera,” tutupnya. (Tim/red)

Bahan Jembatan Ake Buton Tiba di Obi

kedatangan bahan jembatan Ake Buton

SOFIFI, BRN –  Rangka baja jembatan Ake Buton yang sempat mengalami keterlambatan akhirnya tiba di Pulau Obi Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) pada (15/9) kemarin.

Kepala Bidang Jasa Kontruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Maluku Utara (Malut) Risman Iriyanto Djafar kepada wartawan Kamis (17/9) mengatakan meskipun ada faktor keterlambatan,  Namun bahan jembatan tersebut tiba di Obi sesuai dengan pemberitahuan waktu oleh pihak Perusahaan pabrik kepada Dinas PUPR Malut.

“ Meskipun ada faktor keterlambatan, tetapi Alhamdulillah waktunya sesuai dengan yang dicantumkan dalam surat yang kami terima sebelumnya ” Katanya. 

Menurutnya, Rangka baja jembatan Ake Buton dengan panjang 60 Meter seluruhnya telah tiba dan tinggal menunggu proses pemuatan bahan dari kapal menuju ke lokasi pekerjaan dan selanjutnya akan dilakukan pemasangan erection. 

Kata dia, pemasangan erection ini pada jembatan Ake Buton ini diharapkan betul – betul memperhatikan chamber yang merupakan lendutan dari jembatan yang di serahkan oleh pabrik. Tak hanya itu, pemasangan erection dan plat pantai pada jembatan tersebut dibutuhkan waktu berkisar kurang lebih tiga Minggu untuk menyelesaikannya.

Lanjut dia, pembangunan jembatan Ake Buton dilakukan pengawasan langsung dari Dinas PUPR Malut sehingga dalam melaksanakan erecation dilapangan harus menjaga unsur teknik.

Risman bilang , Pelaksanaan ini ditargetkan dua mingguan untuk erection rangka baja sehingga  setelah baja terpasang , tinggal dilakukan pengecoran lantai jembatan sekaligus pembentukan badan jalan di daerah Oprit tempat penimbunan tanah. 

“ Semoga dalam pembangunan jembatan Ake Buton  tidak ada kendala. Dan insha Allah jembatan tersebut secepatnya di akses oleh masyarakat, “ Harapnya

Sukses Pembukaan MTQ Tingkat Provinsi Maluku Utara ke-XXVIII di Weda

 

Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Provinsi Maluku Utara ke-XXVIII di Weda, Halmahera Tengah (Halteng) resmi di buka

WEDA,BRN – Pelakasaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Provinsi Maluku Utara ke-XXVIII di Weda, Halmahera Tengah (Halteng) secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku Utara Samsuddin A. Kadir, Selasa (15/9) malam.

 Meski pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Provinsi Maluku Utara tidak dihadiri Gubernur Abdul Gani Kasuba dan Wagub M. Al Yasin Ali karena alasan kesehatan serta tugas lainnya, namun pembukaan MTQ tersebut berjalan dengan lancar dan terbilang sukses.

Antusiasme masyarakat dari pelosok Halteng sangat tinggi untuk hadir menyaksikan acara tersebut. Rintikan hujan di malam itu, tidak memadamkan semangat warga untuk  menyaksikan acara hingga selesai.

Menurut Sekprov Samsuddin A. Kadir, keagamaan selain menjadi media dakwah dan syiar keagamaan yang efektif, juga secara nyata telah terbukti mampu menjadi daya dorong yang kuat dalam memacu percepatan pembangunan di daerah.

foto bersama disela-sela pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Provinsi Maluku Utara ke-XXVIII di Weda, Halmahera Tengah (Halteng)

"Perlu kita pahami bersama bahwa dasar pemikiran utama penyelenggaraan MTQ pada hari ini adalah untuk meningkatkan gairah umat Islam di Maluku Utara, khususnya generasi muda, agar senantiasa membaca, menghafal, menelaah, memahami, dan mengamalkan isi kandungan AIquran dalam kehidupan sehari-hari," ucap Sekprov saat membacakan sambutan tertulis Gubernur.

Pada kesempatan itu, Sekprov menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah sebagai tuan rumah penyelenggaraan MTQ yang dengan segala upaya untuk memaksimalkan kesuksesan pelaksanaannya.

"Harapan kami, semoga peIaksanaan MTQ ini memiliki nilai dan makna tersendiri sebagai penyejuk dan perekat kebersamaan masyarakat Maluku Utara, terutama saat ini kita masih diliputi kecemasan akan pandemi Covid-19 yang belum benar-benar berakhir," ujarnya.

Tak lupa, Gubernur melalui Sekprov berpesan kepada Dewan Hakim MTQ agar menjalankan tugas secara profesional dan bertanggungjawab.

"Kepada anggota Dewan Hakim MTQ saya berharap agar bisa memberikan penilaian jujur, karena sejatinya pelaksanaan MTQ adalah sarana untuk memuliakan Alquran dan membumikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sebagai pedoman hidup dalam masyarakat," tandasnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua Panitia Provinsi Dihir Bajo bahwa, MTQ dilaksanakan selama lima hari, terhitung sejak 15-20 September 2020. Kegiatan ini diikuti perwakilan kafilah dari 10 kabupaten/kota sebanyak 285 orang.

Rincian kafilahnya, Kota Ternate 40 peserta terdiri dari 21 putra dan 19 putri; Kota Tidore Kepulauan 34 orang terdiri dari 16 putra dan 18 putri; Halmahera Selatan 24 orang terdiri dari 15 putra dan 9 putri; Halmahera Barat 27 orang terdiri dari 14 putra dan 13 putri; Halmahera Utara 27 orang terdiri dari 15 putra dan 14 putri; Halmahera Timur 29 orang terdiri dari 15 putra dan 14 putri.

Lalu Halmahera Tengah dengan jumlah peserta sebanyak 35 orang terdiri dari 18 putra dan 17 putri; Pulau Morotai 29 orang terdiri dari 15 putra dan 14 putri; Kepulauan Sula 20 orang terdiri dari 11 putra dan 9 putri; serta Pulau Taliabu 18 orang terdiri dari 9 putra dan 14 Putri.

Kegiatan MTQ ini memperlombakan lima cabang yakni Tilawah Alquran, Hifdzil Quran, Fahmil Quran; Syarhil Quran, dan Khathil Quran.

Lanjut Dihir, MTQ menjadi media dan sarana yang sangat strategis untuk membangun dan memperkuat kembali kualitas keimanan umat Islam yang saat ini sangat rentan terpengaruh akibat dampak dari modernisasi dan globalisasi serta arus informasi yang menjadikan dunia semakin sempit dan tidak terbatas.

Selain itu, akibat pandemi Covid-19 yang terjadi di seluruh dunia, juga ikut mempengaruhi pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi. Kegiatan yang rencana awalnya dilaksanakan pada Mei lalu harus  mundur hingga bulan September,”ucap.

"Kegiatan MTQ Tingkat Provinsi tahun 2020 tetap dilaksanakan dengan standar protokol kesehatan Covid-19. Diharapkan seluruh kafilah kabupaten/kota maupun panitia menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker dan selalu mencuci tangan," pinta Dihir.

Dalam event bergengsi tingkat provinsi ini, panitia turut menghadirkan qori internasional asal medan Darwin Hasibuan. Darwin meraih juara I MTQ Internasional di Singapura kemarin.(red)

Keresahan Warga Tongole Akibat kesulitan Air Bersih

 

Anggota Komisi II DPRD Kota Ternate, Jamian kolengsusu"

TERNATE,BRN- Keresahan yang di alami warga kelurahan Tongole, kecamatan Ternate Tengah, sudah merasakan krisis air bersih sejak sepekan terakhir, ini dikarenakan pemangkasan anggaran pembuatan Sumur Bor oleh Pemerintah Kota Ternate.

 Anggota Komisi II DPRD Kota Ternate, Jamian Kolengsusu kepada Awak Media Kamis, (17/9) mengatakan.  Di Kelurahan Tongole sudah ada sumber air yang diteliti sehingga tahun ini direncanakan akan dibuat Sumur Bor, akan tetapi. Karena terkendala dengan Pandemi Covid-19 sehingga semua anggaran sudah dialihkan untuk Penenganan dan Pencegahan Covid-19.

 “Sesuai dengan anggaran yang sudah dipotong, bahwa Kelurahan Tongole harus menggunakan sumur untuk kebutuhan warga terkait dengan air bersih,”ungkap.

 Lanjut Jamian, menurut pihak PDAM. Sebenarnya anggaran untuk pembuatan sumur Bor Di Kelurahan Tongole sudah di akomodir pada tahun ini, namun dengan adanya Pandemi Covid-19 akhirnya ditunda karena semua anggaran dipangkas. Jadi nanti di Tahun depan (2021) baru bisa diakomodir kembali Sumur Bor untuk air bersih bagi warga Kelurahan Tongole.

 Jamian mengaku, sesuai hasil kunjungan komisi II di kantor PDAM, pihaknya sudah menyampaikan agar dimasukan dalam KUA PPAS APBD induk tahun 2021, sehingga tim Banggar bisa pastikan berapa jumlah anggaran yang diperlukan untuk pengadaan Sumur Bor air bersih di Kelurahan tersebut,”harapnya.

 Untuk memenuhi kebutuhan warga kelurahan Tongole saat ini. Maka dari pihak PDAM sudah memberikan  pelayanan langsung pada warga untuk memenuhi kebutahan Air bersih kepada mereka, karena Air dari PDAM Kota Ternate tidak bisa untuk menjangkau ke daerah pegunungan,”pungkasya(red)

Langgar Protokol Kesehatan, Tim hukum Usman -Basam Desak Aparat Kepolisian Tindak Tegas Kerumunan Masa Aksi

Tim hukum paslon Usman-Basam

HALSEL, BRN – Tim Hukum pasangan calon bupati dan wakil bupati Usam- Basam Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) meminta kepada aparat kepolisian untuk bertindak tegas masa aksi yang melanggar protocol kesehatan di tengah pandemic Covid-19.

  

Dalam kurun waktu beberapa hari terakhir ini, ada pengerahan massa aksi yang diorganisir untuk melakukan demo di kantor Badan Pengawasan Pemiluh (Bawaslu) dan KPUD Halsel tanpa menghiraukan Protokol kesehatan Covid-19.

Berdasarkan Hasil Investigasi dari Tim Hukum Usman-Bassam melalui Yusman Arifin, SH kepada wartawan melalui via whatsapp. Rabu, (16/9/2020) mengatakan dalam pelaksanaan demo tersebut, massa tidak mematuhi protokoler kesehatan covid-19 padahal bahaya wabah Corona masih menghantui.

Pihak Kepolisian seharusnya lebih jelih dalam mengawal dan memperhatikan  standar protocol Kesehatan Covid-19. Sebagaimana dalam Perbup Halsel Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pengendalian Covid-19.

Kemudian pada Pasal 5 huruf (m) dan (n) jelas telah mengatur area public, dan tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan Massa aksi dan tempat fasilitas umum yang harus memperhatikan protocol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Noldi Kurama, SH menambahkan seharusnya mengacuh pada Perbup diatas, peran penting bagi Kepala Daerah yakni Bupati Halsel harus pro-aktif dalam menyikapi hal-hal yang menyangkut kerumunan dan aksi massa yang terjadi pada beberapa hari kemarin.

Menurut dia, padahal sudah ada intstruksi Kapolri dan ditindaklanjuti oleh Bareskrim Mabes Polri dalam diskusi daring bersama Gakumdu seluruh Indonesia telah menegaskan untuk mematuhi protocol kesehatan covid-19 oleh masyarakat maupun para peserta pilkada.

 "tapi kami melihat Bupati Halsel diam seribu bahasa dan terkesan membiarkan kisruh yang terjadi beberapa hari terakhir ini" kata Noldi.

Oleh karena itu pihaknya meminta kepada aparat kepolisian untuk menindak dengan tegas apabila ada demo-demo lanjutan yang tidak mematuhi aturan dan mengabaikan protokoler kesehatan, bila perlu mencegah masyarakat untuk berkerumunan apalagi demostrasi. Tegasnya (han/red)

Sambut STQ dan Sail Tidore, Dispar Malut Perkuat SDM Pelaku Usaha

Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM Darwis Pua 

SOFIFI, BRN - Tingkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) kepada para pelaku - pelaku Usaha Pariwisata ekonomi kreatif yang berada di Sofifi Provinsi Maluku Utara (Malut), Dinas Pariwisata Malut, gelar pelatihan dengan tema "Peningkatan SDM Pelaku Ekonomi Kreaktif" kegiatan tersebut berlangsung di Aulah Yusmar Pada Selasa, (16/9/2020).

Kegiatan pelatihan ini di buka oleh Staf Ahli Gubernur Malut bidang kemasyarakatan dan SDM Darwis Pua Dalam sambutan, bahwa pasca pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara Nasional di hentikan, masyarakat sudah mulai beraktivitas seperti biasanya. Dilihat sejumlah tempat destinasi pariwisata sudah mulai di buka dan dikunjungi oleh wisatawan lokal, kemudian sejumlah pelaku ekonomi kreaktif di kawasan wisata sudah hampir beraktifitas sebagaimana biasanya.

Menurutnya kondisi seperti ini, pemerintah harus hadir untuk memberikan motivasi, semangat, dan petunjuk serta sosialisasi guna memberi dukungan moril bagi kelompok usaha kreaktif yang sedang tumbuh maupun yang baru dengan  memotivasi agar keluar dari kelesuhan pendapatan akibat dampak Covid-19.

Dia berharap  agar pelatihan ini dapat memberi penguatan pada sejumlah pelaku ekonomi kreaktif yang tersebar di Malut, Pelatihan ini juga di apresiasi oleh Gubernur karena Dinas Pariwisata sangat konsen mendorong pengetahuan, pemahaman pada sejumlah pelaku-pelaku pariwisata dan ekonomi keraktif di Malut.

Mantan Karo Umum ini menambahkan, bahwa Tujuan pariwisata harus meningkatkan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan melalui tiga aspek yang harus disiapkan yaitu peningkatan jumlah kunjugan wisata, peningkatan investasi daerah, dan peningkatan usaha-usaha kreaktif masyarakat agar memberikan kenyamana dan pelayanan yang baik terhadap pengunjung destinasi wisata.

Olehnya itu, pelatihan SDM ekonomi kreaktif yang di laksanakan saat ini, diharapakan mampu mewujudkan keinginan dan harapan para pelaku ekonomi kreaktif terutama di Kota Sofifi.

Dikatakan, Kota Sofifi adalah pusat provinsi Malut, maka hendaknya sejumlah masyarakat harus mulai terdidik terbina dalam berbagai pengetahuan keramatamahan sehingga pelayanan yang baik akan berpengaruh pada kemajuan sofifi di masa depan.

"Terlebih lagi keterampilan pelayanan yang dimiliki masyarakat akan sangat memberi nilai tambah bagi Malut pada momentum kegiatan event STQ Nasional dan Sail Tidore 2021." Ujar Gubernur

Ditambahkan, Kedua momentum ini akan dimanfaatkan sebagai ajang promosi sejumlah pesona pariwisata dan produk ekonomi kreaktif daerah. Dengan harapan agar produk yang di promosikan tersebut dapat berkelanjutan untuk kemajuan dan promosi Malut di Masa depan.

Sementara Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Malut Tahmib Wahab menambahkan pelaku usaha ekonomi kreatif di Sofifi harus lebih berkreatif agar tidak kalah saing dengan Pelaku UKM yang lain. Ia juga berharap Setelah mengikuti pelatihan semoga dengan pengetahuan yang di peroleh dapat lebih meningkatkan lagi dan dapat di kembangkan di usaha masing-masing.

"Apalagi ke depan sofifi menjadi di tuan rumah STQ Nasional dan pelaksanaan Event Sail Tidore ,Tentu kedua ivent tersebut menjadi kesempatan para pelaku ekonomi kreatif pasiwisata sofifi untuk mempromosikan hasil-hasil prodaknya ke daerah lain" pungkasnya (han/red)