Tiga Fraksi DPRD Serang Ubaid-Anjas di Rapat Paripurna

HALTIM, BRN – Tiga fraksi DPRD Kabupaten Halmahera Timur menemukan masih banyak pekerjaan rumah Bupati Ubaid Yakub dan wakilnya Anjas Taher yang dinilai belum sepenuhnya maksimal.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih berfokus pada sektor pertambangan dan penggalian salah satunya. Menurut DPRD, ini dikelola tidak maksimal.

Ketua fraksi Nasional Kerakyatan Indonesia Dirwan Din mengatakan, pemerintah hanya mampu mencapai target pendapatan daerah yang berasal dari dana transfer dan pendapatan daerah yang sah. Sementara target pendapatan daerah yang berasal dari PAD (retribusi) tidak signifikan dalam realisasinya.

Sisi kemandirian keuangan daerah yang tercermin dari perbandingan PAD terhadap pendapatan transfer anjlok dari 6,98 persen di tahun 2021 menjadi 5,91 persen di 2022.

“Anggaran yang belum mencapai target dan belum terealisasikan menjadi sebagai satu kesatuan tanggungjawab kita bersama yang tidak bisa diabaikan dan dianggap remeh selama semua program LKPJ ini belum terealisasi dan tidak tepat sasaran,” kata Dirwan ketika menyampaikan pandangan fraksi dalam paripurna ke 3 masa sidang ke 2 terhadap Ranperda Nota APBD 2022 di kantor DPRD setempat, Senin 3 Juli.

Menurut Dirwan, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan meroket turun dari tahun ke tahun. Berbeda dengan pengelolaan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada 2018 memiliki kontribusi 20,62 persen. Sementara pada 2022 berkurang menjadi 18,77 persen. Pengeluaran pada 2022 terbesar berasal dari konsumsi rumah tangga, pembentukan modal tetap bruto dan Konsumsi pemerintah.

“Pemerintah Daerah harus lebih inovatif lagi dalam mengelolah lima sektor lapangan usaha. Fraksi Nasional Kerakyatan Indonesia juga berpendapat bahwa, pemerintah Daerah khususnya dinas teknis yang agar konsisten dalam merealisasikan program yang sudah diputuskan bersama, bukan sebaliknya,” ucapnya.

Pandangan serupa disampaikan Fraksi Garasi Demokrasi Indonesia. Fraksi yang diketuai Irfan Karim ini menilai , pertumbuhan tertinggi pada 2023 hanya berada pada sektor pertambangan dan penggalian sebesar 36, 25 persen. Sedangkan sektor kehutanan dan perikanan pada 2022 berkurang menjadi 18,77. Artinya secara makro belum terlihat adanya peningkatan.

“Jika dalam setiap tahun anggaran belum maksimal dalam peningkatan PAD di sektor yang menjadi potensi Kabupaten Halamahera Timur. Karena itu, harus ada penjelasan dari Pemerintah Daerah, masalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta Pariwisata yang setiap tahun belum signifikan dalam menggenjot PAD,” ucapnya.

Fraksi Merah Putih berpendapat, laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Ubaid Yakub yang merupakan cikal bakal rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang telah disetujui oleh DPRD, pelaksanaannya harus terarah dengan tujuan, target dan pencapaian.

Baca Juga:

Ambil Formulir Gerindra, MSD Mulai Pasang Target

Nama MSD Menguat Calon Wakil Bupati Halmahera Timur

Ambil Formulir Gerindra, Ubaid-Anjas Bidik 6 Partai 

Penjaringan DPD PAN Halmahera Timur Diputuskan 25 April

Proses penyusunan pun harus lebih cermat dan teliti sehingga semua sektor dapat terakomodir.

“Terkait dengan semangat reformasi di bidang pengelolaan keuangan daerah menekankan azas efektif dan efisien yang membuat perencanaan dan penyelenggaraan transparansi dalam penentuan sehingga setiap anggaran dapat memiliki dampak bagi kesejahteraan rakyat. Laporan keterangan pertanggungjawaban bukan hanya kegiatan rutinitas tahunan dalam penyampaian angka-angka yang harus dibahas diatas meja, yang berakhir dengan jawaban setuju atau tidak setuju. akan tetapi laporan keterangan pertanggungjawaban ini merupakan bentuk tanggungjawab kepada masyarakat,” kata Slamet Priatno, Fraksi Merah Putih. (mal/red)