OPD Penggarap PAD Diminta Lebih Fokus

TERNATE, BRN – BPKAD Maluku Utara meminta oraginasi perangkat daerah agar lebih maksimal menggarap pendapatan asli daerah. Permintaan ini menyusul PAD yang dikelola tidak memberi pengaruh signifikan terhadap pemasukan.

“Penyerapan dana yang bersumber dari APBN juga kurang maksimal. Berharap lebih efisien lagi,” kata Kepala BPKAD Maluku Utara, Ahmad Purbaya, Kamis 3 Juli.

Ahmad Purbaya mengatakan, ada beberapa OPD pada 2023 menargetkan peneyerapan PAD diatas rata-rata, dan apabila capaian itu dapat terealisasi, maka sudah pasti PAD naik signifikan.

“Masing-masing OPD harus mampu memanfaatkan pendapatan yang ada sehingga perbendaharaan berjalan secara maksimal,” katanya.

Menurut Purbaya, dengan keterbatasan anggaran, BPAKD mengikhtiarkan dengan melakukan skala prioritas penggunaan. Salah satunya memprioritas kegiatan prioritas.

“Contohnya beberapa waktu lalu anggaran reses 45 anggota DPRD. Bukan kami tidak mau, tapi harus memprioritaskan anggaran reses itu. Belum lagi diperhadapkan dengan jatuh tempo pembayaran ke SMI sebesar Rp 20 miliar, ditambah utang bawaan DBH kabupaten kota yang mencapai Rp. 600 miliar. Beban yang begitu besar mau tidak mau OPD harus memaksimalkan sektor pendapatan agar perbendaharaan berjalan efektif,” ujarnya. (red/adv)