Keluarga Korban Mutilasi Demo Tuntut Keadilan, Pemda dan DPRD Menghilang
HALTIM,
BRN – Front Kemanusiaan
untuk Korban Pembunuhan (PKUP) Halmahera Timur kembali menggelar aksi unjuk
rasa di Kantor Bupati Halmahera Timur. Aksi juga dilakukan di depan Kantor DPRD
setempat.
Aksi bersama
keluarga Talib Muid, korban pembunuhan oleh orang tak dikenal di Desa Gotowasi, Kecamatan Maba Selatan ini dipicu oleh ketidakjelasannya
penyelesaian kasus yang kini ditangani Polres Halmahera Timur.
Sayangnya, aksi tersebut
tidak bersambut. Tuntutan perihal meminta pemerintah daerah dan DPRD supaya
mendesak kepolisian secepatnya mengungkap pelaku pembunuhan tidak tersampaikan
lantaran Bupati Ubaid Yakub dan 20 anggota DPRD tidak berada di tempat saat
unjuk rasa berlangsung.
Bupati Ubaid terkonfirmasi
berkunjung ke Kecamatan Maba Tengah. Sementara 20 wakil rakyat diinformasikan
berkantor di luar Halmahera Timur.
Kordinator FKUKP Asrul
Basir mengatakan, kehadiran mereka bermaksud menemui Bupati Ubaid Yakub untuk menanyakan
bagaimana sikap pemerintah daerah menyikapi penanganan kasus korban mutilasi
pada 29 Oktober 2022 lalu. Perihal serupa juga ditanyakan ke DPRD.
“Namun hearing tidak
terlaksana karena bupati dan 20 anggota DPRD tidak menemui masa aksi. Tapi
setelah ditelusuri, ternyata ada anggota DPRD yakni Irfan Karim diketahui berada
di Kota Maba. Mestinya Irfan harus datang dan merespon apa yang menjadi
tuntutan keluarga korban. Kami akan kembali datang demo lagi,” kata Asrul, Senin,
13 Februari.
Asrul menyatakan,
peristiwa pembunuhan di Kecamatan Maba Selatan harus menjadi perhatian serius Pemerintah
dan DPRD Halmahera Timur. Sebab, ini bukan baru kali pertama, tetapi sudah ke
enam kali terjadi.
Baca Juga:
“Ini merupakan sebuah
misteri yang hingga kini belum terpecahkan. Peristiwa tersebut tentunya
masyarakat setempat trauma sehingga pihak kepolisian dan pemerintah daerah jangan
anggap remeh. Bahkan, tragedi pembunuhan yang terjadi di hutan Desa Waci sampai
saat ini belum seluruhnya terungkap dan mendapatkan keadilan hukum. Sejauh ini
baru 6 tersangka yang diadili, sementara 6 OTK lainya belum ditangkap oleh
pihak kepolisian,” ucapnya.
Menurutnya, sikap apatis
yang dipertontonkan pemerintah dan DPRD terkesan ikut memperburuk kondisi. Padahal,
kejadian yang menewaskan Talib Muid itu kini memasuki tiga bulan lamanya.
“Namun hingga kini
tidak adak titik terang. Lambatnya penanganan kasus pembunuhan di Kecamatan
Maba Selatan jadi catatan buruk pihak kepolisian. Karena itu, pemerintah daerah, termasuk DPRD wajib
menjamin kebutuhan ekonomi masyarakat selama pelaku pembunuhan belum ditangkap.
Pemda dan DPRD harusnya mendesak pihak Polres Halmahera Timur supaya lebih
serius, bukan lebih mementingkan kepentingan pribadi. Ada aksi menuntut
keadilan tapi anggota DPRD berdiam diri di rumah, padahal ini jam kerja,”
tegasnya. (mal/red)
Artikel Terkait
