Brindonews.com
Beranda Daerah Kota Ternate M Tauhid Soleman: Musrenbang Wujud dari Eksekusi Janji Politik

M Tauhid Soleman: Musrenbang Wujud dari Eksekusi Janji Politik

Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman berfoto bersama usai musrenbang.

TERNATE, BRN – Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman resmi membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Ternate Utara. Tauhid menyebut, musrenbang tingkat kecamatan penting dan perlu dilakukan.

Menurutnya, Musrenbang merupakan wujud dari eksekusi janji politik seawktu kampanye saat ia dan Jasri Usman mencalonkan diri sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate pada Pilwako lalu.





“Musrenbang itu wujud politik pemerintah bagi kepala daerah untuk membuktikan dan mengeksekusi pada semua janji yang pernah disampaikan. Janji pemerintah Ternate saat ini adalah mewujudkan masyarakat yang mandiri dan berkeadilan bagi warga kota dan kecamatan terluar,” katanya ketika membuka musrenbang, Senin 13 Februari.

Tauhid mengatakan, mengapa dibilang politik pemerintah, sebab kepala daerah merupakan instrumen melalui proses politik. Itu sebabnya musrenbang merupakan pintu masuk yang sangat penting.

“Untuk lurah dan seluruh perangkat pemerintahan, termasuk OPD itu bagian dari mesin saya yang disebut dengan birokrasi. Oleh karena itu, mesin harus memproduksi apa yang pernah saya janjikan. Maka instrumen dari musrenbang itu bagian dari perencanaan di tahun depan untuk buktikan visi dan misi,” jelasnya.





Ada dua hal penting yang jadi konsentrasi pemerintah kata Tauhid, yaitu sampah dan air bersih. Dua hal ini dipandang penting, sebab masyarakat Ternate sudah tahu apa yang menjadi hak dan kewajiban. “Dan kepentingan pemerintah adalah memenuhi hal-hal tersebut,” sambungnya.

Setiap perencanaan, khususnya saat Musrenbang, lanjut Tauhid, harus bersifat unggul dan jangan yang sifatnya masif.

“Misalnya di Ternate Utara. Ada usulan persoalan bencana, kemudian persoalan adat harus dikedepankan, begitu juga dengan sampah dan menyangkut UMKM berbasis lokal. Jadi perencanaan itu yang harus diutamakan”.





“Karena penting, maka untuk OPD ada kewajiban bisa diakomodasi pada APBD 2024. Tapi setiap tahun dari 14 program prioritas, kita telah lakukan itu, meskipun pada Pilkada 2024 sudah tidak lama. Namun pada tahun-tahun berjalan, akan tetap dilakukan dalam jangka waktu yang tidak ditentukan,” ujarnya.

Kepala Bappelitbangda Kota Ternate, Rizal Marsaoly menambahkan, musrenbang tetap dilakukan dan diimplementasikan, tinggal bagaimana pemerintah bisa berinovasi dan penyegaran agar forum musrenbang tidak hanya menjadi forum seremoni.

“Di tahun 2023 ini saja, setiap kelurahan akan diberikan Rp. 200 juta. Nah, atas Musrenbang yang dilakukan 2023 untuk 2024 nanti, itu sudah menjadi Rp 300 juta per kelurahan. Artinya, apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat empat tahun lalu, sudah dikembalikan,” jelasnya.





Rizal bilang, jika ada usulan-usulan berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi OPD teknis, maka tim Bappelitbangda akan melakukan verifikasi agar usulan itu digeser ke OPD teknis.

“Sehingga kalau dalam rembuk Musrenbang itu ada masyarakat Kelurahan Tarau minta penerangan jalan umum, maka usulan ini tidak harus pakai anggaran Rp 300 juta itu, tapi nanti diserahkan tupoksi itu ke dinas perhubungan di bidang penerangan jalan umum,” pungkasnya. (ham/red)





Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


Iklan