Dinas PPPA Dorong Maluku Utara Jadi Pelopor Layak Anak
TERNATE, BRN – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Maluku Utara menggelar rapat koordinasi Kabupaten dan Kota Layak Anak di Hotel Sahid Bela Hotel, Rabu 8 Maret. Rakor bertujuan mendorong untuk meningkatkan status Kota Layak Anak atau KLA.
Kepala Dinas PPPA Maluku Utara, Musyrifah Alhadar mengatakan, komitmen meningkatkan status KLA tidak hanya difokuskan pada kabupaten kota, namun juga Provinsi Maluku Utara.
Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan kabupaten kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh maupun berkelanjutan dalam kebijakan, program serta kegiatan dalam rangka menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.
“Kita terus dorong Kabupaten Kota Layak Anak supaya naik peringkat. Melalui rakor KLA tahun ini, pemerintah pusat sudah serahkan hal tersebut ke DPPPA Provinsi dalam verifikasinya. Sehingga itu, diharuskan juga membentuk verifikator terdiri dari OPD, Akademisi, dan LSM,” katanya.
Tujuan dari KLA adalah membangun inisiatif pemerintah kabupaten kota supaya mengarah pada upaya trasformasi Konvensi Hak Anak dalam kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi Pembangunan dalam bentuk kebijakan. Terutama dalam kelembagaan dan program atau kegiatan pembangunan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak dari keseluruhan klaster.
Untuk melakukan penilaian di Kabupaten Kota, kata Musyrifah, rapat koordinasi diharuskan dalam rangka memberikan penguatan. Tujuannya yaitu agar Kabupaten Kota bisa menyiapkan penilaian mandiri.
“Untuk KLA sendiri ditetapkannya 24 indikator yang harus dilalui dengan lima klaster pembagiannya sesuai dengan hasil penginputan mandiri. Sebab Provinsi Maluku Utara belum mencapai target dari 10 kabupaten kota sesuai scoring yang memang sudah ditetapkan dari tahun ke tahun,” sambungnya.
Adanya rakor ini, lanjut pemilik nama sapaan Bunda Ivo ini, diharapakn dapat memenuhi 24 indikator KLA supaya terpenuhinya penilaian scoring yang ditetapkan.
“Kita berharap mereka bisa lampaui. Terdapat empat kategori KLA yaitu pratama, madya, nindya, dan utama,” ucapnya.
Maluku Utara, kata Bunda Ivo, sudah mendapatkan tiga predikat penghargaan. Kota Ternate dengan tingkat Nindya, Halmahera Barat dan Kota Tidore predikat KLA tingkat pratama.
Baca Juga:
Dengan capaian ini, Provinsi Maluku Utara baru mencapai 30 persen. Tujuh kabupaten lainya belum capai target untuk ditetapkan sebagai KLA. Di satu sisi target Kementerian PPA di tahun 2030 sudah harus mengarah pada Indonesia layak anak.
“Tolok ukur Provinsi Maluku Utara sebagai pelopor layak anak itu syarat semua kabupaten kota sudah ditetapkan sebagai KLA. Saya selalu berupaya keras dari tahun ke tahun dengan harapan target yang sudah kita tetapkan sesuai anggaran yang ada itu mampu untuk kita capai,” terangnya. (red)
Artikel Terkait
