Bawaslu Yakini Patroli Pengawasan Siber Bisa Tekan Hoaks dan Isu SARA
TERNATE, BRN – Berita fitnah atau bohong (hoaks) yang berkaitan dengan Pemilu 2024 masih menjadi tantangan besar bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Ternate.
Ancaman lain yang kerap membuat lini pengawasan keropos ialah ujaran kebencian dan isu SARA. Untuk mengantisipasinya, Bawaslu Kota Ternate saat ini instens melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif.
Ketua Bawaslu Kota Ternate, Kifli Sahlan menjelaskan dilakukannya sosialisasi pengawasan partisipatif pemilu selama masa kampanye diharapkan menekan berita hoax yang mulai bermunculan.
Tujuan lainnya yaitu mencegah potensi pelanggaran yang akan terjadi pada setiap tahapan pemilu.
“Upaya pencegahan penyebaran (hoax, ujaran kebencian dan isu sara) melalui sosialisasi pengawasan partisipatif pada masa kampanye ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif,” kata Kifli ketika disambangi seusai sosialisasi partisipastif di Sahid Bella Ternate, Senin, 6 November.
Menurut Kifli, Maluku Utara merupakan salah satu provinsi yang rentan terhadap kampanye hitam (black compaign), ujaran kebencian dan berita hoaks. Langkah mitigasi dan yang harus dilakukan Bawaslu Kota Ternate adalah patroli pengawasan siber yang intensif.
Cara ini, sambung Kifli, diyakini betul dan dianggap sangat penting mencegah potensi dan masalah dimaksud.
“Terutama di media sosial. Bawaslu Kota Ternate terus berupaya menciptakan pemilu agar berlangsung lancar dan tertib. Kegiatan sosialisasi tadi kita hadirkan banyak narasumber, ini supaya membantu memperluas pemahaman yang bermuara pada edukasi politik sehingga konflik potensial yang melibatkan masyarakat dapat dimemanimalisir,” tambahnya.
Asrul Tampilang, Koodinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (PPPS) Bawaslu Kota Ternate menambahkan, sosialisasi partisipatif merupakan langkah pencegahan terhadap berbagai potensi masalah pada setiap tahapan pemilu, termasuk politik uang, netralitas ASN, dan dampak kampanye negatif di media sosial.
“Jadi sorotan publik karena termasuk dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Partisipasi masyarakat sangat penting agar pemilu berjalan lancer, oleh karena itu, kita mendorong adanya pengawasan yang ketat dari masyarakat terhadap kinerja Bawaslu dan KPU,” terangnya.
Baca Juga:
Menurutnya, demokrasi memang mendorong masyarakat untuk memiliki pendapat dan pandangan yang beragam. Namun demikian, mereka juga mengharapkan kemampuan untuk mengelola perbedaan sebagai hal yang biasa.
“Dan ini merupakan hal yang penting dalam proses demokrasi,” sebutnya.
Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Pengawasan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (HP2H) Bawaslu Kota Ternate Suryadi S. Abdullah mengharapkan, peserta yang mengikuti sosialisasi dapat menyebarluaskan pengetahuan atau pemahaman yang didapat dari narasumber tersebut kepada masyarakat, terutama di Kota Ternate. **
Artikel Terkait
