Polda Maluku Utara Bentuk Tim Efektif Tangani Kerawanan Pemilu 2024

TERNATE, BRN – Derektorat Intelkam Polda Maluku Utara membentuk tim efektif eksternal. Kapolda Maluku Utara, Inspektur Jenderal Polisi Midi Siswoko mengatakan pembentukan akan melibatkan semua unsur, termasuk organisasi kepemudaan.

“Kolaborasi itu dengan tujuan untuk menyamakan presepsi dalam penanganan kerawanan pemilu 2024,” kata Midi saat memberikan sambutan pada acara pembentukan tim eksternal dan focus group discussion akselerasi penanganan kerawanan pemilu melalui kolaborasi pemerintah daerah Maluku Utara (Krsna Kie Raha), Rabu, 4 Oktober.

Jenderal bintang dua ini mengemukakan, langkah yang didorong melalui project leader proper PKN I dari Komisaris Besar Polisi Hadi Wiyono ini dapat memanimalisir potensi kerawanan pemilu.

Gagasan untuk perubahan ini diharapkan menjadi langkah antisipasi terhadap ancaman atau gangguan proses penyelenggaraan Pemilu 2024, mengingat Provinsi Maluku Utara adalah satu dari sepuluh daerah dengan indeks kerawanan pemilu tertinggi ketiga menurut Bawaslu RI.

Sering terjadi konflik pemilu maupun pilkada dan kadang kala melibatkan penyelenggara, partai politik, elit politik dan masyarakat. Permasalahan ini bahkan berujung pada sengketa pemilu dan pilkada di Mahkamah Konstitusi antar pendukung pasangan calon maupun calon legislatif.

“Contohnya pemilu 2014. Pelanggaran pemilu di Maluku Utara yang berujung pada keputusan Mahkamah Konstitusi yang akhirnya dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) seperti di Kabupaten Halmahera Selatan dan konflik pilkada di Halmahera Tengah pada 2012 silam,” katanya.

“Dari kasus- kasus ini, dengan antisipasi dan meminimalisir di 2024, Polda melalui Dit Intelkam lakukan akselerasi penanganan kerawanan pemilu melalui Krsna Kie Raha. Maluku Utara yang termasuk daerah dengan tingkat kerawanan pemilu tinggi berdasarkan hasil survei Bawaslu, Mabes Polri dan Polda Maluku Utara menjadikan permasalah yang kompleks, apalagi dengan kondisi geografis kepulauan. Olehnya itu diperlukan ide dan gagasan yang melibatkan stakeholder,” sambung Midi. **