29 Sekolah Halmahera Timur Puasa Bosda, BPKAD Tak Mau Ambil Resiko
|
| Ilustrasi uang tunai. |
HALTIM,
BRN
– Pemerintah
Kabupaten Halmahera Timur tidak
mau ambil resiko membayar Bosda triwulan IV 29 sekolah yang sempat tertunda.
Penundaan pembayaran bosda kuartal akhir 2022 itu murni dipicu terlambatnya sekolah memasukan laporan
ke dinas pendidikan. Kepala BPKAD Halmahera Timur, Joko Loleno Ridwan menyatakan,
keterlambatan membayarkan biaya operasional tersebut bukan sengaja tidak dibayar.
“Masalahnya
kenapa sampai tertunda pembayaran, itu soal keterlambatan laporan dari pihak
sekolah. Yang lalu itu kami tunggu sampai 31 Desember baru bank close. Tapi sampai dengan periode itu
laporan tidak lengkap, lalu bagaimana kami mau bayar,” kata Joko, Selasa, 21
Februari.
Joko
mengemukakan, 29 sekolah penerima bosda harus menunggu. Ini karena tahun ini
periode pembayaran sudah terfokus pada program kegiatan yang sengan berjalan.
“Sekarang
resikonya dorang harus tunggu. Karena
kan di tahun anggaran 2023 sudah lain lagi priode pembayaran, jadi akan tetap
tertunda. Tapi kami akan sertakan untuk pembayaran. Yang jelas laporan
pertanggungjawabannya tidak lengkap sampai pembayaran tertunda. Entah sekolah
ini sampai di dinas pendidikan atau tidak, yang jelas kami di keuangan
berhubungan dengan dinas Pendidikan,” jelasnya.
Pada akhir
pembayaran bosda Desember 2022, BPKAD pernah mengeluarkan surat edaran perihal
tiap-tiap sekolah mempercepat pertanggungjawaban. Namun sampai tenggat waktu,
pihak sekolah belum menyelesaikan laporan sehingga pihak bank menutup
pembayaran pada akhir tahun.
“Pertama surat
edaran kan saya kasih keluar batas tanggal 19 desember, cuman karena
pertimbangan satu dan lain hal kebutuhan sekolah, ya sudah kami ulur waktu
lagi. Kalau SKPD kan semua pembayaran proyek-proyek kan batas 19 Desember.
Cuman hanya sekolah saja, maka kami berikan waktu sampai 31 Desember. So di Januari mo bisa cair bagaimana?,”.
“Jadi memang
sekolah ini rumit pelaporan mereka. Saya tidak tahu permasalahanya bagaimana.
Apakah di sekolah ataukah di dinas ka.? Yang jelas, di keuangan kalau dokumen
tidak lengkap kami tidak proses. Nanti yang beresiko adalah kami. Tetap kami
bayar tapi bukan sekarang langsung bayar. Tapi memastikan kapan akan dibayar
saya belum bisa pastikan. Entah kapan pun bisa karena dananya sudah tersedia,”
sambungnya. (mal/red)
Baca Juga:
Artikel Terkait
