Pemda Diminta Cari Solusi Anjloknya Harga Kopra

Basri
Salama: Pemda Harus Berani Berikan Dana Subsidi Ke BUMD

BASRI SALAMA

TERNATE, BRN – Turunnya
harga kelapa dalam (kopra) saat ini menjadi issu hangat di bicarakan baik di masyarakat,
akademisi maupun para politisi. Pemerintah daerah tentunya di dibuat pusing
tujuh keliling untuk bagaimana mencari solusi serta menjawab keresahan para petani
kelapa dalam atas anjloknya harga saat ini.

Menyangkut hal itu, Politisi Hanura Basri
Salama menyarankan pemerintah daerah (Pemda) harus berani melibatkan Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) membeli kelapa dalam (kopra). Sebab selama ini
pembeli/pengepul kopra rata-rata hidup mereka cukup mapan dari hasil kopra.

“ Tetapi ketika harga kopra dalam masaalah,
mereka tidak ikut ambil bagian penting membantu petani kopra. Pemda harus
menyediakan dana subsidi atau penyertaan modal kepada BUMD agar mengambil alih kartel-kartel
yang selama ini membeli kopra dari petani kelapa,” kata Basri yang Ketua DPD
Hanura Malut itu.

Disamping itu, Pemda juga dapat berkordinasi
dengan pabrik penghasil minyak agar dapat menjual kopra ke pabrik tersebut. Caleg
DPR RI Hanura daerah pemilihan (Dapil) Malut itu dalam waktu dekat berkoordinasi
ke DPD dan DPR RI membahas sebab anjolknya harga kopra bersama Kementrian
Perdagangan dan Kementrian Desa RI.

“ Selain itu, para akademisi untuk dapat
membantu melakukan kajian lebih dalam terkait penyebab turunnya harga kopra
saat ini. Apakah turun karena disebabkan tutupnya salah satu perusahaan minyak
kelapa di Sulawesi Utara ataukah ada hal lain yang mempengaruhinya,” katanya.

Disentil soal pertemuan nanti, pria kelahiran
Tidore Kepulauan ini mengaku sudah menyiapkan bebera skema atau tawaran yang
nantinya di sampaikan ke Kementerian Perdagangan dan Kementerian Desa (Kemendes)
dan natinya dibahas. Tawaran itu diantaranya, pemerintah harus mengambil alih
hasil petani kelapa lewat Dinas Perdagangan di masing-masing daerah kabupaten/kota
maupun provinsi, Kemendes harus memplot angaran yang lebih besar kepada Badan
Usaha Milik Desa (Bumdes) sehingga bisa diberdayakan untuk membeli hasil petani
kelapa, serta meminta Menteri Perdagangan agar mengundang daerah-daerah penghasil
kopra agar membicarakan apakah diambil oleh negara dengan bantuan penyertaan
modal lewat perbankan atau ada model lain.

“ Tiga tawaran ini akan dibawah dan
disampaikan ke Kementerian Perdagangan dan Kemendes,” kata Basri sembari
meminta anggota DPRD kabupaten/kota baik fraksi Hanura maupun fraksi lain untuk
terus menyuarakan hal ini. (Mal/red)

Baca Juga:

Warga Obi Tolak Kenaikan Tarif Air PDAM