Lalai Dalam Kinerja, Komisi III Desak Pemkot Evaluasi Dukcapil dan Dinsos

anggota Komisi III DPRD Kota Ternate, Nurlaila Syarif

TERNATE, BRN – Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Ternate dinilai lalai dalam pengelolaan pembaharuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS di Kota Ternate.

Akbiat dari kelalaian tersebut, bantuan yang diperuntukkan warga miskin di Kota Ternate berkurang sebanyak 2.000. Hal ini dikatakan anggota Komisi III DPRD Kota Ternate, Nurlaila Syarif, kepada wartawan, Jumat 5 November 2021.

Nela bilang, peserta Penerima Bantuan Iuran berkurang sebanyak 2.000 di tahun 2021-2022 dari jatah 29.441 peserta, ini bermula dari kelalaian kinerja Dinsos dan Dukcapil, sehingga DPRD meminta Pemkot Ternate segera mengevaluasi dua Dinas tersebut.

Kami minta Pemkot segera evaluasi Dinsos dan Dukcapil, sebab sebanyak 2.000 penerima bantuan iuran untuk peserta Jaminan Kesehatan yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampuh berkurang. 

Berdasarkan amanat UU SJSN, iurannya dibayari pemerintah sebagai program peserta Jaminan Kesehatan masyarakat Kota Ternate, akan tetapi dua dinas tersebut lalai dalam mengupdate DTKS. Bahkan lebih ironis lagi, dari 201.346 jiwa, baru 44.001 jiwa yang memiliki BPJS kesehatan. Ini kan aneh, karena ini merupakan kelalaian Dinas akhirnya Kota Ternate tidak mampu menyerap 70 persen kouta dari PBI.

Nurlaila mengataan, Kota Ternate harus berkaca dari Kabupaten Pulau Morotai, karena dari 77 ribu jiwa penduduk Pulau Morotai, 53 ribu jiwa tercover dalam data penerima bantuan iuran dari pemerintah pusat. Dan Pemkab Morotai sangat profesional dalam mengelola sistem DTKS.

Nela berharap, ini menjadi perhatian serius oleh Pemerintah Kota agar ada perbaikan dan perubahan ke arah lebih baik, (ham/red)