DPRD Halut Pelajari Sistem Pengelolaan Pajak Daerah di BP2RD Kota Ternate
TERNATE, BRN – Upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) terus dilakukan DPRD Kabupaten Halmahera Utara (Halut). Salah satunya dengan mempelajari sistem pengelolaan pajak daerah yang diterapkan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Ternate melalui kunjungan kerja gabungan Komisi I, II, dan III, Rabu (3/6/2026).
Ketua Komisi II DPRD Halmahera Utara, Oni Pulo, mengatakan kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka mempelajari sistem pengelolaan pajak daerah yang diterapkan Pemerintah Kota Ternate.
“Kita mengetahui bahwa Kota Ternate merupakan salah satu daerah dengan tingkat pengelolaan pajak yang cukup baik dan signifikan. Karena itu, ada sejumlah skema yang mungkin nantinya dapat kita terapkan di Halmahera Utara,” ujarnya.
Baca Juga:
Menurut Oni, kunjungan tersebut bertujuan menambah referensi terkait pengelolaan pajak daerah, termasuk berbagai strategi dan skema yang diterapkan oleh BP2RD Kota Ternate.
“Hasil dari pertemuan ini nantinya akan kami diskusikan bersama Bapenda Halmahera Utara sebagai bahan evaluasi dan upaya peningkatan pendapatan pajak daerah,” katanya.
Ia menilai capaian pendapatan pajak Kota Ternate cukup signifikan dibandingkan dengan Kabupaten Halmahera Utara yang masih perlu meningkatkan potensi penerimaan daerah.
“Kalau melihat penjelasan dari Kepala BP2RD tadi, pendapatan daerah Kota Ternate cukup signifikan. Sementara di Halmahera Utara masih relatif minim. Karena itu, kami perlu banyak belajar agar ke depan pengelolaan pajak di Halut bisa lebih baik dan berkembang,” tuturnya.
Menurutnya, Kota Ternate layak menjadi contoh dalam pengelolaan pajak daerah di Maluku Utara.
“Jika berbicara tentang pengelolaan pajak, Kota Ternate dapat menjadi rujukan. Di Maluku Utara, Kota Ternate dikenal sebagai salah satu daerah yang berhasil dalam mengelola pajak dibandingkan kabupaten/kota lainnya,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala BP2RD Kota Ternate, Mochtar Hasim, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada DPRD Halmahera Utara yang telah menjadikan BP2RD Kota Ternate sebagai salah satu referensi dalam pengelolaan pajak daerah. (Ham/Red)
Selanjutnya
Artikel Terkait
