Kepsul Masuk Kategori Kerawanan Tinggi Pilkada 2020

ILUSTRASI PILKADA SERENTAK 2020

TERNATE, BRN – Badan Pengawas
Pemilihan Umum atau Bawaslu Republik Indonesia menyatakan ada empat daerah di
Maluku Utara dikategorikan memiliki indeks kerawanan saat pemilihan kepala
daerah 23 September nanti.  Ini diketahui
setelah lembaga pengawasan tersebut merilis Indeks Kerawanan Pilkada atau IKP
tahun 2020, di Redtop Hotel Jakarta, Selasa (25/2) pagi.

Empat daerah itu diantaranya Kota
Ternate, Kabupaten Kepulauan Sula atau Kepsul, Kota Tidore Kepulauan, dan
Kabupaten Halmahera Barat. Ketua Bawaslu Maluku
Utara Muksin Amrin mengatakan, indeks kerawanan tersebut diukur berdasarkan empat
dimensi, yaitu konteks sosial politik,
penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil, indeks dan kontestasi.

Indeks
kerawanan yang dirilis Bawaslu menurut Muksin, Kepsul menempati peringkat
keenam dengan skor 71,45 dari 13 kabupaten kota se-Indonesia. Sedangkan Kota
Ternate 66,25 atau berada di urutan 12. “Sementara Tidore Kepulauan dan Halmahera
Barat, termasuk Ternate masuk level 6 dari masing-masing dimensi yang ada,”
kata Muksin, dikutip brindonews.com di laman malut.bawaslu.go.id.

Dimensi konteks sosial politik dan indeks kata
Muksin, Tidore Kepulauan memperleh skor 70,87 disusul Kepsul 70,31. Pada
dimensi ini, masih berkaitan relasi kuasa di tingkat lokal, otoritas penyelenggara,
penyelenggara dan keamanan. “Halmahera
Barat dan Kepsul berada pada level enam pada dimensi penyelenggaraan pemilu
yang bebas dan adil. Halmahera Barat dengan skor 65,18 sedangkan Kepulauan Sula
69,53,” katanya.

Pada dimensi kontestasi lanjut Muksin, Kota
Ternate memperoleh skor79,59. Indikator yang diukur meliputi pemasangan alat
peraga yang tidak pada tempatnya, politik uang dan mahar politik, iklan diluar
jadwal, konflik antar peserta dan pendukung, serta penggunaan fasilitas negara.

Berharap,
hasil IKP dapat menjadi dasar dilakukannya strategi pencegahan dan pengawasan
secara kompherensif dan maksimal yang melibatkan semua unsur masyarakat.“Termasuk
juga pada seluruh daerah yang melaksanakan pilkada akan diawasi secara ketat
baik yang berada pada level tinggi maupun sedang,” harap Muksin. (brn)