Kemenko Marves RI Temukan 7 Kendala LIN di Maluku Utara
Kementerian
Koordinator Kemaritiman dan Investasi atau Kemenko
Marves RI meninjau kesiapan Lumbung Ikan Nasional atau
LIN di Tujuh daerah Provinsi Maluku Utara.
Peninjauan Tujuh
wilayah yang melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian UKM itu
ditemukan beberapa kendala.
Masing-masing
wilayah ditemukan hambatan umum seperti minimnya sumber daya manusia, keterbatasan
armada tangkap, pasokan bahan bakar, rante dingin, interkoneksi pemasran, korporasi
nelayan serta sumber listrik.
Penjelasan ini
membuka kegiatan rapat koordinasi LIN Maluku
Utara bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Industri RI.
DR. Safri
Burhanudin, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator
Bidang Kemaritiman dan Industri RI mengatakan, Tujuh kabupaten kota yang dikunjungi atau ditinjau
itu diantaranya Ternate, Halmahera Selatan, Halmahera Barat, Kepuluan Sula,
Halmahera Utara, Morotai dan Tidore.
Safri mengemukakan,
kendala umum yang dijumpai saat peninjauan lapangan tersebut dijadikan isu
utama dalam pembahasan pada 29 Maret 2021 nanti. Setiap kendala akan dibahas
secara detail dan dilakukan kajian akademis dengan melibatkan masing-masing
bidang.
“Sehingga dalam
kajian nanti dapat diketahui kebutuhan apa saja yang di perlukan. Misalanya
dari sisi ketersediaan sumber daya manusia, nanti dari kementerian pendidikan
yang menjelaskan, pasokan bahan bakar dan listrik akan dihadirkan kementerian
energi dan sumber daya alam, pasokan rante dingin dari kementerian kelautan dan
perikakan. Untuk interkoneksi pemasaran bidangnya kementerian perhubungan. Jadi di
rapat selanjutnya akan menghadirkan beberapa kementrian terkait,” kata Safri.
Ikram Sangaji, Asisten
Deputi II Bidang Koordinator Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi,
menambahkan, hasil rapat dalam pembahasan lanjutan pada 29 Maret nanti selanjutnya
ditindaklanjuti dalam bentuk survey.
Survey
bertujuan untuk melihat apa saja yang menjadi urgensi. Hasil survey selanjutnya
dibikin pemetaan dan kajian akademik dengan beberapa univeritas di Maluku Utara.
“Dari situ baru
kita tahu. Sehingga dapat memberikan saran dan masukan untuk memperkuat dokumen
menyangkut LIN di Maluku Utara,” ucapnya.
Sekretaris
Daerah Maluku Utara, Samsuddin Abdul Kadir meminta pemerintah kabupaten kota
yang masuk dalam wilayah pengembangan LIN secepatnya menyusun perencanaan konfrehensip
secara keseluruhan. Ini tentunya menjawab kendala atau temuan Kemenko
Kemaritiman dan Investasi RI.
Samsuddin menyatakan,
sarana prasarana dan infrastuktur perikanan di Maluku Utara perlu ditingkatkan.
Misalnya kolstor dan pabrik es di Halmahera Selatan.
“Dari sisi d sudah
over load, sehingga daya tampungnya lebih banyak dari
kapasitas tampung. Kemudian soal pasokan listrik, Kemenko Marves RI mengatakan
bahwa akan menghubungi pihak PLN atau pengembang listrik swasta guna
mengembangkan sehingga bisa memenuhi kebutuhan minimnya suplai listrik di
daerah-daerah tersebut,” sebutnya.
“Setelah tim
melakukan pemantauan, ternyata Maluku Utara sangat potensial untuk peningkatan
hasil tangkapan perikanan tangkap dan pengembangan perikanan budidaya. Ini
tentunya dibutuhkan kesiapan sumber daya manusia dan armada para nelayan,”
lanjutnya. (han/red)