Brindonews.com


Beranda Kabar Faifiye DPRD Temukan Ada Kegiatan SKPD yang Tidak Tercantum dalam LKPJ Bupati

DPRD Temukan Ada Kegiatan SKPD yang Tidak Tercantum dalam LKPJ Bupati

Hasanuddin Lajim.





Kinerja satuan
kerja perangkat daerah di Halmahera Timur dibawah kepemimpan Ubaid-Anjas belum
menunjukkan hasil maksimal. Menurut DPRD, masih ada kegiatan yang tidak
dicantumkan dalam dokumen LKPJ bupati.

Sekertaris
Komisi I DPRD Halmahera Timur Hasanuddin Lajim menilai realisasi program oleh
pemerintah belum mencerminkan keberhasilan. Penilaian ini berdasarkan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban atau LKPJ.

Tidak tercantumnya
output kegiatan tersebut, lanjut Hasanuddin, pemerintah daerah dianggap tidak
mengevaluasi capaian RPJMD. Padahal, program-program tersebut terhitung semenjak
2020 lalu.





“Gambaran dan capain
pelaksanaan kegiatan dari SKPD meleset dari tujuan maupun sasaran, bahkan tidak
ada tolak ukur. Begitu juga indikator, tidak continew dengan amanat RPJMD,” kata Hasanuddin ketika membacakan
catatan dan rekomendasi LKPJ 2020 dalam sidang paripurna, Senin, Juli.

Politisi PKS
ini mengemukakan, buruknya kinerja ini hampir terjadi disemua satuan kerja perangkat
daerah atau SKPD. Begitu juga realisasi anggaran dari total pendapatan sebelum
perubahan dan sesudah perubahan.

Rata-rata SKPD tidak
melaporkan hasil evaluasi capian kinerja berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintahan
atau LAKIP maupun Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintahan atau LAKIP. Alokasi anggaran dan realisasi sebelum
perubahan Rp.712,038,189,077 dan sesudah perubahan Rp.650,784,758,906.





“Anggaran
sebesar itu melekat di masing-masing SKPD, tetapi belum mampuh menjalankan
kinerja mereka. Program dan kegiatan 2020 lalu belum sepenuhnya memberikan
kontribusi terhadap perekonomian daerah maupun kesejahteraan masyarakat,” ujarnya
.

Selain itu, pemerintah
juga dianggap belum mampuh menintegrasikan antara RPJP, RPJMD dan RKPD. Termasuk
input dan output maupun belum terukurnya benefit dan asumsi belanja.

“Ini menunjukkan
kalau daerah tidak mampuh mengoptimalkan pendapatan, sehingga disebabkan oleh
strategi intensifikasi tidak dilaksanakan dengan baik. Untuk itu kami meminta bupati
segera mengevaluasi kembali kinerja SKPD yang dianggap gagal,” terangnya. (mal/red)





Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan