IWIP Diminta Bertanggungjawab Atas Banjir Bandang di Kawasan Pertambangan

JAKARTA, BRN – Angkatan Muda Muhammadiyah Maluku Utara (AMM Malut) di Jakarta, meminta PT Indonesia Weda Bay Industrial Park ( PT IWIP) dan Pemda Halmahera Tengah (Halteng) harus bertanggung jawab atas banjir bandang di area pertambangan, karena sangat merugikan masyarakat setempat.

Koordinator AMM Malut, Cilfan Djaguna dalam keterangannya kepada Redaksi Media Brindo Grup, Senin (22/7) menjelaskan, dengan kehadiran perusahan tambang di Malut, tentunya memberikan dampak positif bagi warga.

Tapi di balik itu ada dampak negatifnya, terutama soal dampak lingkungan yang dapat merugikan masyarakat dan masa depan generasi Malut.

“Ketika banjir terjadi, PT. IWIP dan Pemda Halteng harusnya segara turun tangan dan mengambil langkah cepat terhadap warga terdampak banjir jangan dibiarkan,”tegasnya.

Banjir terjadi, lanjut dia, sudah pasti akibat aktivitas pertambangan di Halteng, sehingga Pemda Halteng dan pihak perusahaan sudah harus bergerak untuk mengatasi.

“Jangan mereka hanya mengambil hasilnya, namun warga menerima dampak buruknya. Kami AMM Malut di Jakarta akan terus melakukan kontrol terhadap perusahan tambang di Malut,”katanya.

Kata dia, banjir terjadi secara otomatis warga tidak bisa beraktivitas, dan pasti mengalami kerugian.”Informasi yang dihimpun banyak barang-barang warga rusak, air masuk di dalam rumah warga, dan pedagang mengalami kerugian,”ujarnya.

Tidak hanya itu, Cilfan yang juga Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (Wakasekjen DPP IMM) ini menegaskan, AMM Malut di Jakarta akan melakukan aksi di kantor pusat PT IWIP, Kementrian ESDM, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Mabes Polri, untuk segera menuntaskan permasalahan, bukan hanya banjir, tapi K3 dan tenaga kerja lokal.(rls/red)