GPM Maluku Utara Bakal Lapor Oknum Pungli Jabatan ke Penegak Hukum
SOFIFI, BRN – Kecurigaan publik akan jual beli jabatan di internal Pemerintah Provinsi Maluku Utara boleh dibilang benar adanya.
Dugaan ini makin kuat setelah aksi salah seorang oknum di jajaran BKD Maluku Utara yang meminta sejumlah uang pasca pelantikan pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada Jumat 7 Juli 2023 kemarin terbongkar.
Uang yang diminta oknum pun variatif, mulai dari belasan hingga puluhan juta. Menariknya, si oknum ini membawa-bawa nama gubernur saat meminta uang kepada pejabat yang dilantik Jumat kemarin. Ia bahkan menyebutkan kalau dirinya orang kepercayaan dari BKD.
Sekretaris DPD Gerakan Pemuda Marhaen (GPM) Maluku Utara, Yuslan Gani mengatakan, terkuaknya dungaan pungutan liar ini menunjukkan tata kelola pemerintah yang buruk. Hanya membagi-bagi kue kekuasaan dengan meraup keutungan.
Dugaan pungutan liar (pungli) oleh BKD dengan motif rolling jabatan ratusan pejabat eselon III dan IV semakin menguatkan jual beli jabatan yang selama ini terendus.
“Ini melanggar etika birokrasi. Diduga kuat pungli dengan nilai fatastis tersebut mengalir ke oknum pejabat BKD melalui mekelar yang diutus,” kata Yuslan dalam rilis yang diterima redaksi brindonews, MInggu 9 Juli.
Secara kelembagaan, sambung Yuslan, GPM sudah mengantongi mengantongi beberapa bukti yang berhubungan dengan pungli dimaksud.
“GPM mencari beberapa bukti tambahan lagi. GPM akan melaporkan ke penegak hukum, sebab ini sangat luar biasa. Pemerintahan Maluku Utara sudah dijadikan sarang mafia oleh orang-orang tidak bertanggung jawab,” terangnya.
“Sangat disayangkan. Memasuki masa akhir periode namun tidak ada suasana pemerintahan yang berkesan. Pak gubernur harus ambil langkah berikan sanksi kepada oknum BKD dan oknum makelar jabatan ini. Mestinya di akhir masa jabatan, gubernur harus berikan kesan baik, bukan memperkeru suasana seperti ini,” sambung Yuslan. (red)
Baca Juga:
Artikel Terkait
