Hipma Pabos Minta Harga Kopra di Naikkan

HALBAR, BRN – Tak hanya di suarakan di Kota Ternate,
unjukrasa menolak turunnya harga kopra juga di suarakan di Kabupaten Halmahera
Barat (Halbar). Senin (19/11) siang tagi Himpunan Pelajar Mahasiswa Payo, Bobo
dan Saria (Hipma Pabos) mendatangi kantor Bupati Halbar menyuarakan persoalan
turunya harga kopra dalam dua pekan terakhir.

Para
pendemo datang menumpangi mobil pick-up
 dilengkapi sound sistem. Mereka meminta kepada DPRD menyikapi dan menstabilkan
harga komoditi kopra yang saat ini turun drastis.

Koordinator
aksi, Akrim Majid dalam orasinya meminta kepada DPRD memberikan solusi untuk
bagaimana mengambil langkah bijak menimalisir harga kopra yang semakin anjlok. Turunya harga kopra sangat berdampak pada
ekonomi khususnya petani di Halbar.

Menurutnya,
Pemkab Halbar sudah saatnya mengatur peraturan daerah tentang harga komoditi. Selain
itu, issu turunnya kopra harus di tindaklanjut ke pemerintah pusat untuk
merealisasikan atau menaikkan harga kopra.

Setelah
satu jam berorasi, anggota DPRD mengajak massa aksi melakukan hearing. Irwan yang
mewakili massa aksi mengatakan, menurut hasil analisis pengkajian yang
dilakukan, anjloknya harga kopra berimbas dari kerjasama antara Presiden
RI Joko widodo dengan investor Cina dalam pasar global untuk meningkatkan
komoditi kelapa sawit.

Menurut
Irwan, turunnya harga kopra kian drastis ini imbas dari kerjasama Joko Widodo
dan investor Cina. Saat ini kata dia, sebagian petani kelapa Halmahera Timur memilih
menggusur kelapa mereka dan beralih bercocok tanam kepala sawit.

Ketua
komisi I DPRD Halbar,  Jufri Muhammad
mengatakan, terpurukannya harga kopra mempengaruhi ekonomi secara nasional. Anjloknya
harga kopra dipengaruhi pasar. “ Kita di DPRD tidak bisa mengintervensi harga
pasar,” kata Jufri.

Dikatakan
Jufri, ada dua solusi yang ditawarkan saat ini. Pertama menggerakkan BUMD Bidadari
Mandiri untuk berkomunikasi ke pengusaha/pengepul kopra dari Bitung atau di Surabaya
untuk membeli kopra di Halbar dengan harga yang stabil. Sedangkan solusi kedua adalah
membicarakan ke pemerintah daerah dalam hal ini Disperindagkop, Dinas Ketahanan
Pangan dan Dinas Sosial agar membentuk home industri.

“ tujuannya
agar para petani bisa memanfaatkan sabut dan batok serta air kelapa bisa diolah
dalam bentuk usaha lain,” katanya.

Baca Juga:

Peringati Hari Bhayangkara ke-79, Polres Ternate Musnahkan Ribuan Liter Miras Ilegal

Di penghujung
hearing, Wakil Ketua I DPRD Halbar,
Ibnu Saud menuturkan, turunnya harga kopra menjadi perhatian khusus DPRD
Halbar. Ia mengaku, sebagai wakil rakyat dan Pemkab Halbar tidak bisa
mengintervensi harga kopra secara langsung ke pengusaha/pengepul kopra.

Ibnu mengatakan, terkait
subsidi ke BUMD menjadi issu nasional. Karena itu, pembahasan APBD 2019 nanti meminta
pemerintah daerah sebagian anggaran disalurkan ke BUMD sehingg harga kopra bisa
diselamatkan. (Yadi/red)