Brindonews.com


Beranda Daerah Politik Praktis Hingga Muncul Dugaan Pencemaran Nama Baik Santrani

Politik Praktis Hingga Muncul Dugaan Pencemaran Nama Baik Santrani

Ko Im: ‘kritik’ Adalah Konsekuensi Seorang Pejabat Publik





SANTRANI ABUSAMA

TERNATE, BRN – Kepala Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Provinsi Maluku Utara, Santrani Abusama dianggap sebagai pejabat ‘antikritik’ pasca mencuat kabar kurang fokus
terhadap kinerjanya sebagai perpanjangan tangan Pemprov Malut.

Santrani
sendiri sempat menepis tudingan yang dialamatkan padanya. Dia menyebut dirinya
menaruh perhatian serius atau fokus pada jabatan Kepala Disperkim, bukan sibuk
mengurus KNPI Malut.  

Dugaan
politik ‘praktis’ pun muncul. Sebelumnya
Kandidat Doktor Universitas Pandjadjaran Bandung, Helmi Alhadar berpendapat
kalau kesibukan Santrani sebagai Sekretaris KNPI versi Haris Pratama
mengindikasikan adanya politik ‘praktis’.





Pendapat
Mantan Ketua Program Studi (Prodi) Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah
Malut ini bukannya diambil sebagai bahan evaluasi, Santrani justru membalasnya
bakal menempuh jalur hukum dengan alasan ‘pencemaran
nama baik’
. Menurut Santrani langkah itu diambil kalau semua tudingan
terhadapnya tidak mendasar dan beropini.  

Ketidakseiapan
Santrani menerima ‘kritikan’ kembali
disoal. Kali ini akademisi Abdurrahim Talib angkat bicara. Lelaki yang akrab
disapa Ko Im ini menyatakan sangat tidak elok kalau seorang pejabat publik
diberi masukan atau kritik lalu merespon secara berlebihan.

Menurutnya,
masukan atau ‘kritik’ adalah lumrah
di negara demokrasi. Karena itu, tanggapan akademisi yang merupakan bagian dari
memfungsikan tridarma perguruan tinggi sudah tentu sesuai porsi.  “ Bagi saya, pihak-pihak yang mendapat
kritikan harus membuka diri dan merespon secara konstruktif agar memberi contoh
yang baik, apalagi pihak itu adalah pejabat publik,” terangnya, Jumat (5/7) di Jarod Cafe Ternate.





“ Bukan
dengan cara-cara yang tak patut dan menyeret berbagai pihak untuk ikut bermain
keruh,” tegasnya lagi.

Ko Im
mengemukakan, ‘kritik’ adalah konsekuensi
seorang pejabat publik. Siap di koreksi sekalipun berbuat benar. “ Itu lumrah. Jika
ada yang alergi terhadap kritik, tidak usah menjadi bagian dari pimpinan
pelayanan publik,” ujarnya. (tim/red)





Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan