Pemkot Ternate Fokus Bayar Utang Pihak Ketiga dalam APBD-P 2025
TERNATE, BRN — Pemerintah Kota Ternate bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate menggelar rapat konsultasi terkait Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD Perubahan Tahun 2025 dan APBD Induk Tahun 2026, pada Senin (15/7/2025).
Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, menyampaikan bahwa terdapat tiga hal penting yang menjadi fokus dalam APBD Perubahan kali ini. Salah satunya adalah penyesuaian terhadap utang Pemkot kepada pihak ketiga yang belum terselesaikan sejak 2024.
“Pembayaran utang pihak ketiga menjadi prioritas. Ini adalah kewajiban yang harus segera diselesaikan,” ujar Tauhid dalam rapat tersebut.
Selain itu, penyesuaian juga dilakukan terhadap kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Pemkot juga akan merealokasi anggaran guna mendukung program prioritas daerah, yaitu Asta Cita.
“Tiga poin ini bersifat wajib dan menjadi dasar utama dalam penyusunan APBD Perubahan 2025,” tegas Tauhid.
Ia juga menambahkan bahwa proyeksi APBD Induk 2026 dipastikan meningkat, baik dari sisi belanja maupun pendapatan daerah.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly, menambahkan bahwa sejumlah kegiatan prioritas akan dibiayai melalui APBD Perubahan 2025. Salah satunya adalah pelaksanaan City Sanitation Summit (CSS) yang akan digelar di Ternate.
“Karena Ternate menjadi tuan rumah CSS, maka anggaran perlu disiapkan dalam APBD Perubahan,” jelas Rizal.
Selain itu, kata Rizal, penyesuaian terhadap belanja pegawai juga menjadi perhatian, termasuk alokasi gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang bersifat normatif.
Lebih lanjut, Rizal menjelaskan bahwa mayoritas penyesuaian dalam APBD Perubahan 2025 dilakukan sebagai tindak lanjut dari Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Beberapa program dan kebutuhan yang sebelumnya belum terakomodasi kini dimasukkan dalam dokumen anggaran perubahan.
Baca Juga:
“Untuk pembayaran utang pihak ketiga, kami alokasikan Rp6 miliar dari total kewajiban Rp15 miliar. Sisanya akan dituntaskan melalui APBD Induk 2026,” pungkasnya. (ham/red)
Artikel Terkait
