Pandemi Covid-19 Bikin Pengawasan Koperasi di Maluku Utara Belum Maksimal

Wa Zaharia.

SOFIFI, BRN– Pengawasan koperasi simpan pinjam di Maluku
Utara belum berjalan maksimal. Wa Zaharia menyatakan, belum maksimalnya
pengwasan tersebut karena terkendala pandemi covid-19 dan pergeseran anggaran
akibat refocusing dan realokasi.

Kepala Dinas
Koperasi dan UKM Maluku Utara itu menyebut ada 1.268 koperasi yang beroperasi
di Maluku Utara. Dari jumlah itu, lanjut Wa Zaharia, hanya 96 koperasi yang
masuk binaan. 

96
koperasi binaan itu, Wa Zaharia, tersebar di tiga kabupate kota, yaitu Ternate,
Tidore Kepulauan, dan Halmahera Utara.

“Namun
dari jumlah tersebut ada sebagian yang sudah tidak aktif. Di tahap pengawasan
ini kami lebih fokus yang aktif, sementara yang tidak aktif lagi  bagi
kami itu tangung jawab koperasi. Tapi yang akan ada pembinaan lanjutan jika itu
dibutuhkan,” katanya, Rabu, 21 Oktober 2020.

Wa
Zaharia mengemukakan, total koperasi di sepuluh kabupaten dan kota di Maluku
Utara itu belum diketahui pasti berapa jumlah yang masih aktif dan berapa tidak
lagi aktif.

“Kondisi
pandemi covid-19 membuat kami belum bisa mengawasi secara langsung ke lapangan.
Selain itu, kami juga terkendala anggaran yang digeser ke refocusing dan
realokasi,” ucapnya.

Baca Juga:

Kapolda Malut dan Ketua MUI Bahas Kolaborasi Penanggulangan Ekstremisme dan Isu Sosial

Wa
Zaharia mengaku beberapa kegiatan harus ditunda akibas imbas pandemi. Program
lanjutan dan selesai di 2020 terpaksa ditangguhkan dan dilanjutkan di 2021.

“Tugas
dan tanggungjawab kami itu untuk pemberdayaan koperasi maupun UMKM, tapi itu
dilakukan di 2021 nanti. Berharap berjalan normal dan maksimal,” ucapnya.

“Ada
banyak program yang sudah kami rancang baik dari sisi pemberdayaan, kelembagaan, dan pengawasan. Ketiganya menjadi prioritas,” tambahnya. (han/red)