Helmi : Chatting Ketua Bawaslu Bisa Memperkeruh Suasana

Helmi Alhadar

TERNATE, BRN – Beredarnya chat/komentar ketua Badan
Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara,  Muksin Amrin dan salah satu pengurus partai
NasDem Malut ditanggapi akademisi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (Ummu),
Helmi Alhadar. 

Menurut Helmi, chat/komentar yang diduga
dilakukan pucuk pimpinan Bawaslu dan salah satu pengurus partai politik
(parpol) itu membuat keru suasana. Ditambah lagi momentum pilkada masih
bergulir di meja Mahkamah Konstitusi (MK), bukan tidak mungkin chat/komentar di
media sosial itu dikemas oleh oknum-oknum tertentu untuk melahirkan issu atau
wacana liar yang kemudian mengganggu konsentrasi khalayak luas terutama
menciptakan kegaduhan politik.

“ Justru itu pihak yang dituding dalam hal
ini Muksin Amrin harus mampu menjawab/mengklarifikasi, sehingga tidak
menimbulkan gejolak baru,” ujar Helmi saat dikonfirmasi via WhatsApp, Kamis
(9/8).

Bukti chat/komentar Ketua Bawaslu dan salah satu pengurus partai NasDem. Dalam chat/komentar Ketua Bawaslu ini ada beberapa nama oknum turut disebut. Ulas dan Jek saat ini aktif sebagai pengurus partai PAN. juga diduga turut terlibat dalam “settingan” tersebut. Salah satu pengurus partai NasDem yang dimaksud adalah Ruslan Kubais (Alan NasDem). Ruslan saat ini diketahui maju Bacaleg di 2019 mendatang yang diusung partai NasDem. Dengan begitu, dugaan perjalan Ruslan Kubais menuju kursi parlemen mungkin saja mulus dengan pertimbangan tertentu.

Kandidat doktor ini mengatakan, ada unsur
dapat dijadikan sebagai alasan pada chat/komentar tersebut. Pertama terkait
administrasi dan yang kedua adalah unsur pidana (sisi hukum). Meski
begitu,  Helmi tidak mempersoalkan dua
unsur itu. Alasannya karena hanya melihat pada konteks komunikasi politik.

“ Soal masalah lain saya tidak
berkomentar,  saya hanya berkomentar komunikasi
nya saja,” ucapnya.

Khawatirnya kata Helmi, jika ketua Bawaslu
tidak mampu menjawab atau mengklarifikasi persoalan ini, akan berdampak pada
pencitraan. Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara semakin
buruk.

“ Ini soal pencitraan. Sekarang, Bawaslu
harus mampu menjawab tudingan itu. Sehingga tidak berimbas pada kepercayaan
masyarakat,” katanya.

Akademisi Ummu ini berharap, beredarnya issu
kurang enak serta tidak elok di dengar ini segera direspon oleh pihak-pihak
yang namanya disebutkan pada chat/komentar tersebut. Dengan maksud persoalan
ini dapat dipahami oleh publik secara benar.

“ Berharap agar persoalan ini bisa
diselesaikan secara adil melalui proses sebagaimana mestinya,” harapnya.

Pengurus Alkhairat Kalumpang yang juga dosen
ilmu komunikasi Ummu ini berpendapat, timbulnya wacana yang meresahkan
masyarakat seperti sekarang ini dapat mengganggu kenyamanan dan menimbulkan
kondisi ketidakpastian masyarakat akibat dari prasangka di antara kelompok
masyarakat. (emis)

Baca Juga:

Warga Obi Tolak Kenaikan Tarif Air PDAM