DPRD Ingatkan Bupati Ubaid Waspadai Bisikan Tim Sukses
|
| Ilustrasi. |
HALTIM, BRN – DPRD Halmahera Timur mengingatkan kepada Bupati
Ubaid Yakub, agar berhati-hati dalam menempatkan pejabat di posisi strategis. Gonta-ganti
personil kabinet tak boleh beroma politik, apalagi dendam politik.
Ikhtiar ini menyusul
adanya pelantikan 31 pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur,
Senin kemarin. Menurut DPRD, yang perlu diperhatikan bupati adalah transaksi
maupun titipan jabatan pejabat oleh tim sukses pilkada 2020 lalu.
Bagi DPRD, pelantikan
31 pejabat eselon II, III dan IV kemarin penting ditaruh curiga. Para wakil
rakyat ini menilai kalau pejabat yang dilantik kemarin penuh kepentingan tim
sukses, apalagi mereka yang dilantik memiliki hubungan emosional sangat mesra
bersama baik Ubaid Yakub maupun Anjas Taher selaku wakil bupati.
Sekertaris Komisi I
DPRD Halmahera Timur, Hasanuddin Lajim tak memungkiri bahwa mutasi atau rolling
jabatan di internal pemerintah sudah pasti terjadi setiap kali pergantian
nahkoda.
Namun begitu,
pergantian mestinya dilakukan sesuai prosedur dan benar-benar selektif. Ini
supaya menghindari bisikan dan titipan dari orang-orang yang dianggap berkepentingan.
Hasanuddin
menyarankan mutasi maupun rolling oleh pemerintah harus berdasarkan kebutuhan
analisis jabatan dan analisis beban kerja. Tujuannya tak lain adalah agar
penempatan pejabat sesuai tugas dan tupoksi kerja.
“Kami ingatkan
kepada bupati supaya benar-benar selektif. Melakukan mutasi atau rolling
jabatan harus dilihat pada kebutuhan Anjab ABK. Sehingga bupati bisa
menghindari titipan-titipan jabatan oleh tim sukses,” kata Hasanuddin, begitu
disembangi Media Brindo Grup (MBG) Selasa, 8 Maret 2022.
Politikus PKS ini
mengaku khawatir kalau setiap keputusan diambil tanpa mementingkan efek
tranparan. Jika ini benar terjadi, sudah barang tentu setiap rolling jabatan pasti
berdampak buruk pada kinerja pemerintahan Ubaid dan Anjas. Terutama berimbas
fatal pada realisasi visi-misi Ubaid-Anjas.
“Tentu (visi-mis)
mereka tidak akan diselesaikan. Agar ini tidak terjadi, maka pejabat yang baru
dilantik juga harus benar-benar tahu apa tugas dan tupoksi, juga harus aktif
berkoordinasi dengan DPRD sehingga dalam kerja-kerja OPD ada chek balance. Jangan gunakan jabatan
sebagai kepentingan tertentu, tapi harus mendukung ful program dan visi misi
bupati, sehingga program pemerintah daerah bisa dimaksimalkan. Kalau tidak
dimaksimalkan maka akan berdampak pada semua sektor kerja,” ucapnya. (mal/red)
Baca Juga:
Artikel Terkait
