Brindonews.com


Beranda News 20 Persen Kouta Perikanan Indonesia Jadi Hak Nelayan Maluku Utara

20 Persen Kouta Perikanan Indonesia Jadi Hak Nelayan Maluku Utara

Menteri Sakti Wahyu Trenggono memberikan sambutan sekaligus membuka acara Festival Kampung Nelayan Tomalou (FKNT) 2022.


TIDORE, BRN – Penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis
kouta diharapkan memperbaiki tata kelola perikanan tangkap dan menselaraskan keseimbangan
antara ekonomi dan ekologi bahari. Implementasi tangkapan ikan terukur tentu meningkatkan
ekonomi masyarakat perikanan ke daerah, khususnya masyarakat pesisir.





 

Penjelasan ini disampaikan oleh Menteri Kelautan dan
Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono saat memberikan sambutan dalam acara
Festival Kampung Nelayan Tomalou di Tidore Kepulauan, Senin siang, 7 Maret
2022.

 





Pernyataan ini sekaligus menjawab pertanyaan Wali Kota
Tidore Kepulauan, Capt. Ali Ibrahim, dan
Gubernur Maluku
Utara, Abdul Gani Kasuba,
ihwal pengawasan terhadap nelayan
dengan armada tangkap 30 GT.

 

Sakti menyatakan, kebijakan penangkapan ikan terukur
berbasis kouta merupakan program prioritas KKP. Selain itu ada juga
pengawasan melalui teknologi satelit guna memantau pergerakan kapal-kapal nelayan
yang menangkap ikan secara berlebihan atau over
kapasitas di Perairan Indonesia.





 

“Implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur dapat
membangkitkan perekonomian masyarakat perikanan ke daerah, khususnya masyarakat
pesisir. Ini adalah haknya nelayan lokal, harus menjadi tuan rumah di rumah
sendiri. Akan kami atur gunakan zonasi,” kata Menteri Sakti.

 





Sakti mengemukakan, sebanyak 62 ribu nelayan di Maluku
Utara masuk dalam zona 3 atau WPP 715. Sebagiannya lagi berada di WPP 716 dan
717 atau zona 2.

 

Karena itu, 20 persen hasil perikanan dari seluruh kuota di
wilayah Maluku Utara mestinya menjadi hak masyarakat setempat. Itu sebabnya, lewat
FKNTini diharapkan menjadi momentum baik dalam rangka mendukung program
penangkapan ikan terukur.





 

Inovasi, produktivitas, dan kreativitas masyarakat nelayan
dalam mengahadi perubahan tatanan ekonomi global, diyakini bisa atasi
melalui  kolaborasi pemerintah pusat dan
daerah. Terutama dukungan terhadap program penangkapan ikan terukur dan
kampanye gerakan sadar laut.

 





“Aktivitas kapal-kapal nelayan selalu kita pantau
lewat sistem satelit. Jika ada industry (kapal nelayan) yang datang (menangkap
ikan) di perairan kita itu menjadi kolega atau partner sebagai tempat
bersinergi bersama nelayan local kita,” katanya. (red)

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


Iklan