Bupati Haltim Diduga Pakai Doi Daerah Untuk Lobi Partai
HALTIM, BRN – Agenda perjalanan dinas bupati Kabupaten Halmahera Timur Ubaid Yakub yang dikabarkan terbang ke Jakarta beberapa waktu lalu dalam rangka berkunjung ke Kemendes PDTT mulai mengemuka.
Perjalanan Ubaid Yakub yang dibiayai mengunakan operasional perjalanan dinas ternyata terselip urusan lobi partai politik.
Bupati Ubaid Yakub dan wakilnya Anjas Taher akhir ini disibukkan dengan melobi pimpinan partai di Jakarta untuk mendapatkan restu pada pilkada November mendatang. Keduanya lebih sibuk urusan partai ketimbang mengurusi masalah yang tertumpuk di Halmahera Timur.
Ubaid dan Anjas dikabarkan sibuk terbang ke Jakarta dibiayai menggunakan anggaran operasional perjalanan dinas yang bersumber dari APBD Halmahera Timur untuk dua agenda sekaligus. Yaitu ke Kemendes PDTT dan urusan lobi partai untuk memenuhi hasrat politiknya maju di pilkada Halmahera Timur.
Sementara peran Anjas Taher ke Jakarta pun sama untuk urusan berebut restu pimpinan partai. Keduanya akhir-akhir ini lebih sibuk mengurus lobi-lobi partai politik ketimbang menjalankan tugas sebagai kepala daerah.
Kepala Bagian Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan Halmahera Timur, Yusuf Thalib mengatakan, perjalanan dinas bupati Ubaid Yakub terbang ke Jakarta selain punya urusan di Kemendes PDTT pun lebih banyak sibuk urusan melobi pimpinan partai politik.
“Pak bupati juga selain bertemu dengan ketua-ketua partai, beliau juga menyisihkan waktu untuk ke beberapa Kementrian,” katanya, Senin 10 Juni.
Keterangan Kepala Bagian Umum dan Protokoler M. Zulkifli bertolak belakang dengan Yusuf Talib. Menurut Zulkifli, bupati Ubaid terbang ke Jakarta ihwal menjalankan tugas ke Kementerian Keuangan.
Selain berkunjung terhadap dua kementerian yang dimaksud, foto bupati Ubaid Yakub dan Anjas Taher pun beredar menerima rekomendasi sejumlah partai, satunya partai Garuda. Itu artinya, Ubaid dan Anjas tak sekedar urusan sebagai kepala daerah, tapi keduanya sibuk melobi partai untuk kepentingan calon bupati dan wakil bupati di periode kedua.
“Yang pasti kunjungan kerja bupati dan wakil bupati menggunakan uang perjalanan dinas, mereka kan punya oprasional,” ucap Zulkifli. (*)