DPRD DKI Jakarta “balajar” di Dekot Ternate
|
| SUASANA PERTEMUAN |
TERNATE, BRN – Dewan Perwakilan
Rakyat Dearah (DPRD) Kota Ternate mendapat kunjungan Badan Kehormatan (BK) dan
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi DKI Jakarta, Jumat (18/1). Kunjungan
kerja tersebut BK DPRD Provinsi DKI Jakarta mempelajari fungsi dan alur
pembahasan APBD Dekot Ternate.
Para
rombongan tiba di kantor Dekot Ternate sekira pukul 09.00 WIT pagi tadi.
Kedatangan para wakil rakyat DKI Jakarta ini di sambut baik seluruh anggota
dewan Kota Ternate. Pertemuan sesama wakil rakyat ini dilangsungkan di ruang
Exsekutif bersama Komisi III DPRD Kota Ternate.
Wakil
ketua I Dekot Ternate, Mubin A Wahid menuturkan, kunjungan kerja tersebut
membahas alur pembahasan APBD 2109 dan mekanisme tata tertib anggota BK Dekot
Ternate. Serta saling shearing
program-program lain misal bagaimana mekanisme pembahasan APBD dan bagaimana
mengakomodir aspirasi masyarakat setiap tahun anggaran.
“ Yang
membedakan DPR DKI Jakarta dan DPRD Kota Ternate yaitu memaksimal anggaran. DPR
DKI Jakarta kebagian anggaran mencapai Rp. 89 triliun pada APBD 2109 dan PAD 44 triliun lebih,
sementara DPRD Kota Ternate hanya Rp. 1,44 triliun sedangkan belanja kita
mencapai Rp. 1,74 terliun. Hal inilah sehingga kemudian DPR DKI Jakarta
kenjungan karena DPRD Kota Ternate lebih mampu melaksanakan program dan
kegiatan sesuai dengan prioritas kemampuan anggaran yang ada,” jelas Mubin.
Selain
shearing program dab berbagi tips,
kata Mubin, BK juga DPR DKI Jakarta menanyakan sejauh mana sepakterjang Dekot
Ternate. “ Kita sampaikan berbagai kondisi yang ada, seperti belum merefisi
kode etik dan tata tertib yang lama dan proses pelanggaran kode etik dan tata
tertib baik di lakukan bahkan pemecatan alat kelengkapan,” katanya.
Sementara
itu, Wakil ketua BK Syarifudin DPR DKI Jakarta mengungkapkan, selain kunjungan
kerja, kedatangan mereka ke Kote Ternate untuk bersilaturahim sesama wakil
rakyat serta megenal lebih jauh kota yang bermotto Bahari Berkesan itu.
“
Bagaiman masyarakat dan budayanya. Dengan tujuan ini kita ingin melihat potensi
wisata dan sejauh mana pengelolaan pariwisata bahari yang ada di Ternate,” katanya.
Selain
itu, kata dia, Banggar dan BK DPR DKI Jakarta
juga melihat penerapan kedesiplinan pegawai di DPRD Kota Ternate. Itu artinya,
absensi kehadiran dan perlengkapan baik di komisi maupun di badan benar-benar
baik.
“
Teman-teman dewan disini sudah menerapkan masalah kedisiplinan. Ini tentu memalisir para anggota dewan malas, seperti saat paripurna. Karena hampir
di seluruh Indonesia biasanya kehadiran anggota dewan saat paripurna sangat
kurang,” pungkasnya. (Am/red)
Baca Juga:
Sebelumnya
Panwascam Tertibkan 40 APK Pemilu
Artikel Terkait
