Waspada Jalan Lintas Maba Utara Bisa Memakan Korban
|
| Kondisi jalan lintas penghubung Maba Utara dan Maba Tengah. Di sebelah kiri jalan tampak sebuah tebing tanpa talud penahan longsor. |
Pemerataan infrastruktur
jalan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dikerjakan oleh pemerintahan
Ubaid Hi. Yakub dan Anjas Taher. Akses jalan sulit kadang masih menjadi momok dalam
berkendara.
Salah satu lokasi
yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Halmahera Timur adalah jalan lintas
penghubung Kecamatan Maba Utara dan Maba Tengah. Masyarakat di dua kecamatan
penyangga kabupaten bermotto Limabot Fayfiye ini bahkan keselamatan mereka terancam ketikamelintasi
jalan tersebut.
Irwan, salah
satu pengendara roda dua, mengaku kondisi jalan yang tidak memadai itu sudah
berlangsung lama. Kerusakan jalan badan jalan, ditambah material longsong yang
menimbun badan jalan memperparah sulitnya akses.
“Apalagi musim
hujan begini warga semakin resah. Di sekitar jalan ada jurang. Takutnya
hilang kendali dan terpeleset ke jurang,” kata Irwan, Rabu 19 Mei.
Irwan mengatakan
jalan yang rusak membuat warga memilih moda transportasi laut ketika berurusan di ibu
kota kabupaten. Kata Irwan, biaya transportasi lain mencapai 1 juta rupiah sekali
bepergian.
“Perjalanan ke ibu
kota kabupaten menggunakan perahu fiber, ongkosnya Rp.1 juta dengan lama
perjalanan 4 jam. Kalau akses darat hanya Rp.50 ribu, dua jam sudah sampai di
ibu kota kabupaten,” ucapnya.
“Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Halmahera Timur secepatnya mengantisipasi sebelum
terjadi memakan korban. Walau belum disirtu, paling tidak, mengangkut material
longsor. Langkah mitigasi pemerintah sangat penting,” sambungnya.
Bupati
Halmahera Timur, Hi. Ubaid Yakub dikonfirmasi mengaku belum mendapatkan
informasi tentang longsor di jalan lintas di Kecamatan Maba
Utara dan Maba Tengah.
Hi. Ubaid
menyatakan, koneksivitas antar kecamatan ke kabupaten menjadi fokus Pemerintah Hamahera
Timur.
Baca Juga:
“Menyangkut perhatian
serius dan peningkatan akses jalan di Kecamatan Maba Utara dan Wasile Utara tidak
mengabaikan kepentingan masyarakat di kecamatan lain. Pengembangan ekonomi dan
peningkatan infrastruktur di kecamatan lain tetap kami perhatikan, kebijakan itu bersifat
proporsional sehingga kami menyentuh semua kepentingan masyarakat,” katanya. (mal/red)
Artikel Terkait
