Skema Pemkab Haltim Dongkrat Pendapatan Petani Padi Lokal
HALTIM, BRN – Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur mulai menyiapkan peraturan bupati ihwal belanja beras petani lokal bagi ASN dan P3K. Produk hukum daerah yang nantinya digodok ini bertujuan meningkatkan pendapatan petani padi di Halmahera Timur.
Kebijakan belanja beras hasil produksi petani lokal ini merupakan pelaksanaan penjabaran visi-misi Bupati Ubaid Yakub dan wakil Anjas Taher.
Sekertaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur, Ricky CH. Richfat mengatakan, peraturan tentang belanja beras petani lokal sudah mulai dibahas. BUMD Cipta Mandiri, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Kabag Hukum dan Organisasi, Kaban Keuangan dan Kepala BKD sudah duduk bahas bersama dan mencari skema supaya payung hukum dimaksud cepat diberlakukan.
Metode belanja beras melalui BUMD Cipta Mandiri ini, menurut Ricky, anggarannya bersumber dari separuh tambahan penghasilan pegawai atau TPP.
“Seluruh ASN dan ASN P3K Halmahera Timur ada 2.9006 orang. Itu yang nanti di 2024 akan diberikan TPP dan TPP per bulan itu sebagian kecil dialokasi untuk belanja beras petani. Bertujuan mendongkrak pendapatan petani. Sekarang kami siapkan lebih dulu peraturan bupati. Target kurung waktu November peraturan bupati sudah keluar dan bisa berjalan efektifnya di Januari 2024,” katanya, Rabu, 18 Oktober.
Ricky menyatakan, belanja beras untuk ASN dan P3K dihendel oleh BUMD Cipta Mandiri. Mulai belanja sampai distribusi ke ASN dan P3K sebagai penerima manfaat semuanya tanggungjawab BUMD.
“Sudah dihitung. Total 2.9006 ASN dan P3K per bulan dibutuhkan 29,6 ton beras. Jadi kalau dikalkulasikan per 12 bulan berarti beras yang dibelanja adalah 348 ton. Hitungan kami hasil produksi beras per enam bulan mencapai 3.900,80 ton, jadi cukup. Langkah ini kami ambil apabila rutin tiap bulan dan berjalan kontinyu pendapatan petani dan harga beras maupun harga gaba bisa bertambah,” jelasnya.
“BUMD berkewajiban beli beras ke semua kelompok gapoktan. Skemanya kami belanja dengan harga eceran tertinggi sehingga menambah nilai jual harga beras di petani. Masing-masing ASN dan P3K akan dapat 10 kilogram beras perbulan,” sambungnya.
Ricky menyebutkan, wilayah transmigrasi di enam kecamatan bakal disiapkan pusat belanja karena diangap punya potensi produksi lumbung beras yang cukup.
“Tidak hanya di Subaim, tapi seluruh wilayah transmigrasi akan disiapkan sebagai lumbung beras. Mulai dari Maba Utara, Maba Tengah, Wasile Timur, Wasile, Wasile Selatan. Semuanya dibeli dan dikumpulkan selajutnya baru didistribusikan ke penerima manfaat. Khusus pegawai di kecamatan, akan drophing langsung terima ditempat,” ucapnya. **
Baca Juga:
Artikel Terkait
