Pemkab Haltim Kembali Umbar Janji 38 Sekolah Penerima Bosda

HALTIM, BRN – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Halmahera Timur belum juga mengeksekusi sisa bantuan operasional sekolah daerah 38 sekolah.  Padahal, pembayaran triwulan III dan IV batas waktunya hanya Desember 2022.

Belum diketahi pasti apa penyebab sehingga belum dibayarkan. Namun pemerintah setempat berdalih keterlambatan pembayaran masing-masing sekolah terlambat memasukkan laporan pertanggungjawaban.

BPKAD Kabupaten Halmahera Timur kembali berjanji akan membayar sisa tunggakan akhir 2023. Alasan ini setidaknya selalu pemerintah setempat pegang apabila sekolah menuntut pembayaran bantuan operasional sekolah daerah (bosda).

Kepala BPKAD Halmahera Timur, Joko Lelono Ridwan mengklaim dokumen permintaan pencairan Bosda 38 sekolah yang diajukan oleh dinas pendidikan setempat sudah diverifikasi bersamaan dengan dokumen pembayaran gaji honorer. Pembayaran bisa direalisasikan apabila semua persyaratan dianggap lengkap.

“Triwulan III dan IV sementara ini sudah diproses, kan itu butuh waktu agak (lama) karena masih verifikasi berkas bersamaan dengan tenaga honorer punya. Pasti nanti dibayar bersamaan. Sekarang masih lagi dipersiapkan kurang lebih yang harus di bayar Rp 2 miliar lebih,” kata Joko belum lama ini.

Kepala Dinas Pendidikan Halmahera Timur Djamal Esa dikonfirmasi menyatakan hal serupa. Menurut Djamal, dinasnya sudah ajukan permohonan permintaan pembayaran ke BPKAD untuk menyelesaikan sisa tunggakan bosda 2022.

Djamal memastikan pembayaran sisa tunggakan akan diselesaikan akhir 2023. Ia mengatakan, cepat atau lambat dibayarkan tergantung BPKAD.

“Itu dorang pe wewenang. Sekarang so bikin permintaan pembayaran di Keuangan, tinggal menunggu realisasi saja. Kepastian kapan pembayaran nanti di konfirmasi ke keuangan. Yang pasti so tarada masalah dan Insya Allah tahun ini bisa selesai,” ucapnya. **