Sejumlah OPD Belum Serahkan Dokumen Lelang 

SOFIFI, BRN – Sejumlah Organisasi Pe

rangkat daerah hingga memasuki awal Juli 2025 belum juga menyerahkan dokumen lelang ke Biro Pengadaan Barang dan Jasa,

Kepala Biro BPBJ Provinsi Maluku Utara, Hairil Hi Hukum mengatakan, dokumen lelang harus dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing, mengacu pada prinsip bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah yang melakukan pengadaan barang/jasa melalui mekanisme lelang harus menyiapkan dan bertanggung jawab atas dokumen lelang terkait pengadaan yang mereka lakukan.

Akibat keterlambatan ini dapat menghambat pelaksanaan beberapa proyek strategis yang sudah di tuangkan dalam dokumen Anggaran pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.

Menurutnya, tujuan dokumen lelang adalah untuk memberikan pedoman yang jelas dan rinci mengenai proses pelelangan, termasuk persyaratan, prosedur, dan kriteria penilaian, baik bagi panitia lelang maupun peserta lelang. Dokumen ini juga memastikan transparansi, keadilan, dan kepastian hukum dalam proses lelang.

“ Dinas-dinas yang saat ini belum menyerahkan dokumen diantaranya, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi dan Dinas Kelautan dan Perikanan”. ujarnya, Senin 21 Juli

Hairil menjelaskan, jika terjadi Keterlambatan dokumen lelang dapat menyebabkan penundaan atau bahkan pembatalan lelang. Ini dapat mengganggu jadwal proyek dan tujuan pengadaan. Selain itu juga dapat menyebabkan berbagai dampak negatif, mulai dari hambatan dalam proses lelang itu sendiri hingga kerugian finansial dan reputasi bagi semua pihak terkait.

Meski begitu, BPBJ akan tetap berupaya secara maksimal untuk meningatkan dan menyurat resmi ke OPD. Prinsipnya kami akan selalu intens memantau perkembangan di masing-masing instansi.

“Kami sudah keluarkan surat sebanyaak tiga kali ke OPD yang belum menyerahkan dokumen lelang kegiatan” (red/brn)

Baca Juga:

Polda Malut Diminta Perjelas Status Hukum PPK Edi Sukirman