Banggar DPRD dan TPAD Gagal Temui Kesepakatan

![]() |
Ketua DPRD Kota Ternate: Muhajjirin Bailussy saat di wawancarai sejumlah awak media usai rapat tahap I akhir |
TERNATE, BRN – Pembahasan tahap I akhir APBD Kota Ternate tahun 2021 antara Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Ternate yang digelar pada Selasa (29/10/2020) siang tadi tidak menghasilkan kesepakatan kedua pihak.
Hal ini dikarenakan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Ternate tahun 2021 tidak sesuai dengan pembahasan awal sehingga RAPBD mengalami defisit sebesar Rp 200 miliar lebih akhirnya Banggar DPRD Kota Ternate menolak RAPBD tersebut untuk ditindak lanjut pada tahap selanjutnya.
Ketua DPRD kota Ternate Muhajirin bailussy usai rapat tahap satu akhir mengatakan, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2021 telah bergeser pada pembahasan awal karena selisih pendapatan dan belanja yang disampaikan dalam bentuk KUA PPAS, mengalami defisit diangka Rp 200 miliar lebih, sehingga DPRD meminta Pemkot untuk segera melakukan rasionalisasi.
” Kami meminta Pemkot Ternate untuk kembali melakukan rasionalisasi atau dikembalikan langsung ke TAPD agar dilakukan pembahasan sambil berkoordinasi dengan OPD selaku pengelola PAD sehingga RAPBD 2021 tidak bergeser pada defisit Rp. 200 Milyar, ” Jelasya.
Kata dia, target pendapatan dalam RAPBD di tahun 2021 naik secara drastis menjadi Rp.179 Miliar sementara pendapatan APBD ditahun ini hanya Rp.113 Miliar. dan untuk akhir tahun ini pemerintah Kota Ternate baru mencapai Rp.79 Miliar dan dipastikan pemkot tidak akan mencapai target pendapatan.
” Saya pikir untuk target Rp 179 miliar itu kalau dicapai mungkin terlalu berat karena target pendapatan di APBD 2020 hanya Rp 113 miliar tapi hanya berhasil dicapai Rp 79. maka kami meminta Pemkot untuk melakukan rasionalisasi kembali, ” Ujarnya.
Politisi PKB ini juga menuturkan, Jumlah target ini terlalu besar meskipun objek pendapatan yang diproyeksikan akan bertambah di tahun depan seperti Gamalama plaza, reklamasi dan objek pendapatan lainnya, tapi dalam hitungannya tetap saja tidak rasional. Untuk itu, DPRD meminta Pemkot agar melakukan penyesuaian belanja sehingga di APBD 2021 tidak menjadi beban.
Lanjut dia, untuk target yang mengalami defisit akan dikembalikan ke TPAD untuk dihitung sebaik mungkin karena DPRD hanya mematok belanja di angka 1,47 Triliun, tapi yang disampaikan ke DPRD defisitnya berkisar Rp 200 Miliar. ini yang menjadi pertanyaan bagi kami DPRD mengapa sampai adanya defisit 200 Miliar. (ham/red)