Rapat Dengan Komisi III, BPBJ Malut Sampaikan Fokus Pendampingan APH

SOFIFI, BRN – Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Provinsi Maluku Utara, bersama Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku Utara, membahas program dan kegiatan perangkat daerah dalam Rancangan KUA PPAS tahun 2026, serta Perubahan KUA PPAS tahun 2025.

Rapat kerja yang berlangsung pada Senin, 11 Agustus 2025 di Gedung DPRD Maluku Utara, dipimpin Wakil Ketua Komisi III, Mahmud Esa, didampingi Sekretaris Komisi III, Cornelia Machpal.

Plt Kepala BPBJ, Hairil Hi. Hukum menyampaikan program pendampingan Aparat Penegak Hukum (APH) sebagai usulan strategis untuk APBD Perubahan 2025.

Hal ini penting untuk memastikan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berjalan akuntabel, bersih, dan berintegritas.

“Kami ingin mewujudkan pelaksanaan pengadaan yang bersih dan akuntabel, sebagaimana komitmen Ibu Gubernur. Salah satunya melalui pendampingan dari APH,” ungkap Hairil.

Sementara, program utama yang difokuskan untuk RAPBD 2026, yaitu kebijakan dan pelayanan barang dan jasa, dan penunjang urusan Pemda. Kedua, kegiatan strategis seperti pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan LPSE, pembinaan SDM pengadaan, serta advokasi kepada pelaku usaha.

“Fokus kami adalah memnuhi jumlah pejabat fungsional pengelola pengadaan sesuai rekomendasi KemenPAN-RB, memberikan bimbingan dan advokasi, serta mendorong tunjangan yang layak bagi personel BPBJ,” pungkasnya.

Usulan ini mendapat dukungan penuh dari Komisi III. Sinergi dengan APH dan APIP dinilai sebagai formula untuk memastikan proses pengadaan sesuai prinsip transparansi dan profesionalisme. (Tim/red)