Panitia Kabupaten take over PSU Pilkades Pintatu Halmahera Timur

Ardiansyah Madjid.

HALTIM, BRN – Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur memutuskan mengulang pemilihan Kepala Desa Pintatu, Kecamatan Wasile Selatan. Panitia kabupaten nantinya take over langsung pemungutan suara ulang. 

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda
Halmahera Timur, Ardiansyah Madjid menyatakan, ada beberapa alasan penyebab
pemungutan suara ulang. Salah satunya salah hitung oleh KPPS, dan 12 pemilih
menggunakan formulir undangan pemilih lain saat mencoblos.

“Sengketa ini dimohonkan pengugat atas
nama Jefri Popala. Setelah mencermati dan mempelajari materi gugatan, kami
mengganggap ada yang janggal, bahkan pelanggarannya dianggap sangat ekstrim. Kebijakan
itu (mengijinkan 12 pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT) dibuat oleh salah
satu anggota KPPS,” kata Ardiansyah, ketika disembangi brindonews.com , Selasa, 21 Desember.

Temuan tersebut, lanjut Ardiansyah, dibuktikan
dengan daftar hadir. Juga ditemukan satu pemilih tidak memenuhi syarat
namun diikutsertakan memilih.

“Dikatakan TMS karena tidak punya KTP
dan hanya mengunakan surat keterangan camat yang diterbitkan sejak 2017 lalu. Atas
temuan ini dan berdasarkan materi gugatan, panitia kabupaten berkesimpulan bahwa
panitia desa tidak netral dan berpihak untuk memenangkan salah  satu calon kandidat. terbukti ketika pada saat
coblos, internal panitia desa terpecah jadi dua kubu,” ucapnya.

Ardiansyah menambahkan, dari 12 desa
yang ajukan sengketa pilkades, tiga diantaranya sudah diputuskan dilakukannnya PSU. Sedangkan Desa Wailukum, Kecamatan Kota Maba telah selesai penghitungan suara dalan sudah ada calon pemenang.

“Sedangkan Desa Pintatu masih tunggu tahapan
pelaksaan PSU. Sementara Saramaake dan Waijoi dilakukan hitung ulang surat
suara. Berharap warga di tiga desa ini bisa terima putusan panitia kabupaten
untuk lakukan PSU dan hitung ulang surat suara. Diharapkan masyarakat Pintatu
tidak lagi menolak PSU,” ujarnya. (mal/red)