Mubin: Aset Miliaran Rupiah Dibiarkan Rusak, Pemkot Hanya Fokus Pencitraan
TERNATE, BRN – Komisi II DPRD Kota Ternate menilai Pemerintah Kota Ternate gagal mengelola aset daerah. Plaza Gamalama sepeninggalan alm. Burhan Abdurahman salah satunya.
Mubin A. Wahid mengatakan, aset miliaran rupiah yang terbiar menganggur itu mestinya dikelola dan dimanfaatkan dengan oleh pemerintah. Selain tidak berguna, kondisi aset dibiarkan rusak dan menjadi masalah besar yang merugikan rakyat.
“Harus dimanfaatkan secara maksimal. Karena aset ini ada nilainya yang bisa menambah pendapatan asli daerah (PAD),” kata Mubin, Senin 5 Juni.
Ketua Komisi II DPRD Kota Ternate ini menambahkan, pemerintahan M. Tauhid Soleman selama ini selain lambat mencari solusi yang berimbas pada pemanfaatan Plaza Gamalama, juga terkesan apatis dan membiarkan aset terbelangkalai.
“Mestinya pemerintah cari solusi agar aset itu dimanfaatkan dan bisa tertata dengan baik. Kalau dibiarkan begitu saja, maka aset iti akan rusak,” ucapnya.
“Wali Kota M. Tauhid Soleman juga tidak mampu menata aset yang ada. Harusnya, sebagai kepala daerah, harus benar-benar fokus sehingga aset ini termanfaatkan dengan baik. Saya sudah berulang kali menyatakan bahwa pemerintah gagal menata aset yang ada, termasuk bagaimana memanfaatkan Sport Hall dan Plaza Gamalama. Jika seperti ini kan kacau,” Sambungnya.
Politisi PPP itu menyebut, Pemerintah Kota Ternate hanya asyik pencitraan ke publik, tetapi visi-misi Ternate Andalan tidak menyentuh ke masyarakat. “idak ada target yang dicapai oleh pemerintah,” terangnya.
Visi misi yang sudah dituangkan dalam RPJMD kemudian dikemas menjadi RKPD program tahunan harus eksekusi. Ini supaya bagaimana masyarakat menerima realisasi RPJMD seperti air bersih, pengelolaan sampah, pertanian, dan perikanan, termasuk pemanfaatan aset serta penataan birokrasi.
“Wali kota harus betul-betul fokus dalam rangka melaksanakan visi misi. Jangan hanya slogan pencitraan. Masyarakat butuh hal nyata yang dirasakan, bukan pencitraan. Birokrasi yang dijalankan oleh orang-orang yang tidak punya keahlian, penataan aset saja kacau apalagi penataan birokrasi. Penataan birokrasi oleh wali Kota juga sangat kacau,” ujarnya. (ham/red)
Baca Juga:
Sebelumnya
Literasi dan Numerasi, Pentingkah?
Artikel Terkait
