Modus Partisipasi HUT RI, Wali Kota Ternate Didesak Copot Muslim Gani
TERNATE, BRN – DPD Pemuda Demokrat Indonesia Maluku Utara mengonmentari dugaan pungutan liar (pungli) di Dinas Pendidikan Kota Ternate. Mereka menilai, pungli berkedok partisipasi HUT RI ke 78 tahun ini perlu dilirik lembaga hukum.
Ketua DPD Pemuda Demokrat Maluku Utara, Iwan Marwan menjelaskan, peringatan upacara hari ulang tahun Indonesia di setiap daerah, sudah dianggarkan dalam nomenklatur khusus, termasuk di Kota Ternate.
“Anggarannya melekat di Setda Kota Ternate. Sudah ada anggaran tapi minta lagi di kepala-kepala sekolah, aneh bin ajaib,” kata Iwan, Kamis, 3 Agustus.
Menurut Iwan, apa yang dilakukan Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate, Muslim Gani merupakan kejahatan luar biasa alias extra ordinary crime. Pungli salah satu tindakan melawan hukum yang diatur Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
“Birokrasi Pemerintahan Kota Ternate sudah banyak tercemari dugaan korupsi yang tak kunjung tuntas, bahkan berkarat di meja hukum. Jadi pak kadis yang juga ketua panitia lokal HUT RI jangan (pungli) lagi, kan anggaran so (sudah) ada,” sebutnya.
Iwan menyarankan Kejari Ternate dan Ditreskrimum Polda Maluku Utara, terutama saber pungli agar memberi perhatian serius dan meningkatkan pengawasan ihwal maraknya pungli ini.
“Apalagi dugaan modusnya partisipasi HUT RI. Itu sebabnya kami sangat berharap Kejari Ternate dan Ditreskrimum Polda Maluku Utara, saber pungli khususnya agar tidak membiarkan dugaan pungli di Dinas Pendidikan Kota Ternate ini terus terjadi,” pintanya.
Sebagai bawahan, kata Iwan, Muslim Gani mestinya menjunjung tinggi konsep Bersama Tauhid Soleman Ternate Terus Berbenah yang menjadi acuan kepemimpinan Wali Kota Ternate, M. Tauhid Suleman.
Wali Kota Tauhid penting mengambil sikap tegas dengan mencopot Muslim Gani dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate. Langkah ini, menurut Iwan, sangat tepat untuk membenahi pendidikan dari ancaman pungutan liar.
“Juga menjaga marwah kepemimpinan wali kota itu sendiri. Sebagai pembantu wali kota harusnya menjaga konsep ‘Ternate terus berbenah’ dalam menjalankan tugas birokrasi. Kalau mental birokrasinya seperti sekarang, sama halnya ‘melacuri’ konsep pak wali kota. Kami berharap pak wali ambil sikap, bila perlu copot pak kadis,” terangnya. **
Baca Juga:
Artikel Terkait
