Mantan Wawali Tidore Masuk Bursa Ketua PKB Maluku Utara
Bendera PKB |
Dewan Pimpinan
Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Maluku Utara, rencananya melakukan
musyawarah wilayah di Ayu Lestari Hotel, Sabtu, 9 Januari 2021 pekan ini.
Musyawarah
untuk mengganti kepengurusan partai berlambang bola dunia yang dikelilingi
sembilan bintang itu dilaksanakan serempak di seluruh Indonesia.
Jasri Usman menyebutkan
musyawarah wilayah secara serempak diawal 2021 terbagi beberapa zona. Zona pertama
dimulai 9 sampai 10 Januari 2020.
“Itu (zona
pertama) ada sekitar 15 pengurus wilayah yang melakukan musyawarah, termasuk
Maluku Utara,” ucap Jasri, Senin 4 Januari.
Jasri
mengatakan pelaksaan musyawarah di tahun ini berbeda mekanisme dengan tahun sebelumnya.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Maluku Utara
ini bilang, penetapan siapa yang nantinya menjadi ketua partai di tingkat
provinsi atau wilayah ditentukan pengurus pusat di Jakarta.
“Sudah ada lima
sudah diusulkan ke Dewan Pimpinan Pusat atau DPP. Ketua dan sekretaris
ditentukan oleh DPP dengan memerhatikan rekomendasi sepuluh pengurus cabang
kabupaten/kota ,” katanya.
Lima nama bakal
calon ketua itu diusulkan ke DPP Partai Kebangkitan Bangsa pada 1 Januari
kemarin. Peraih suara terbanyak calon Wakil Wali Kota itu mengemukakan, dari
lima nama tersebut, salah satunya Salahuddin Adrias, mantan Wakil Wali Kota
Tidore periode 2005-2010.
“Sesuai lima
nama yang diusulkan ke DPP pada awal Januari 2021itu diantaranya, Jasri Usman,
Abdul Malik Sillia, Juanda Ode Iba, H. Salahuddin Adrias, dan Asyhari A. Usman,”
ucapnya.
Kewenangan DPP
Penetapan ketua
dan kengurusan yang diambil alih pengurus pusat itu, tambah Jasri, guna
menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Perdebatan yang berujung konflik
internal dan menghambat pelaksanaan musyawah salah satu penyebab.
“Kita lebih
fokus pada kegitan-kegiatan yang produktif sesuai program DPW,” ujarnya.
Sekretaris PKB Wilayah
Maluku Utara menyatakan pelaksanaan musyawarah wilayah ke-IV pada 9 Januari
pekan ini siap dilaksanakan. “Persiapannya sudah 90 persen. Tema musyawarah yang
digagas adalah ‘Menjaga Tradisi, Melayani Ibu Pertiwi’,” ujarnya.
Anggota Komisi
IV DPRD Maluku Utara ini mengatakan, sesuai amanat DPP dan Peraturan Partai
Nomor 1, agenda musyawarah dan pimpinan sidang diambil alih oleh DPP.
“DPW hanya menyiapkan opening dan closing ceremony
nya saja. Sebagai figur saya berharap,
lima nama yang diusulkan itu semuanya berkompeten. Seperti apa keputusana kita
tunggu keputusan DPP. Yang pasti musyawarah kali ini bertujuan mempertajam
program yang bersentuhan dengan masyarakat,” ujarsnya. (red)