KPK Sebut 5 Pejabat di Ternate Belum Lapor Harta Kekayaan
TERNATE, BRN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut ada lima pejabat di Kota Ternate belum melaporkan karta kekayaan kenyelenggara negara atau LHKPN 2022.
Kelimanya itu terdiri dari tiga anggota DPRD Kota Ternate dan dua dewan pengawas Perunda Ake Gaale. Mereka diantaranya Fahrial Yunus Abas, Nurlela Syarif, Zaenul Rahman, Abdullah Bandang dan Musana Matdoan.
Ini disampaikan Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI, Dian Patria seusai rapat koordinasi akselerasi pencegahan korupsi di Aula Kantor Wali Kota Ternate, Jumat 23 Juni.
“Dengan adanya peningkatan harta dan kekayaan para pejabat di Kota Ternate harus diperiksa satu per satu dalam LHKPN tahun 2022,” katanya.
Dian menyatakan, KPK penting memeriksa harta dan kekayaan yang dimiliki para pejabat di Kota Ternate. Hingga Juni 2023, presentase pelaporan harta kekayaan masih di bawah 100 persen.
“Kita harus periksa dulu, karena ada yang belum laporkan, minimal laporannya sudah 100 persen lah,” ucapnya.
Nurlaela Syarif dikonfirmasi mengaku terlambat melaporkan hartanya di LHKPN. Padatnya agenda-agenda DPRD dan kemudian melayani aspirasi masyarakat Kota Ternate yang hampir setiap hari jadi sebab.
“Bukan karena sengaja, tetapi banyaknya aktivitas yang kami lakukan. Banyak laporan yang masuk ke DPRD sehingga kita harus turun, mulai dari soal perlindungan anak, jaminan kesehatan, dan ihwal infrastruktur,” katanya.
Politisi NasDem ini mengatakan, selain itu agendanya yang padat dan melakukan kunjungan daerah, ia juga disibukkan dengan pembangunan pondok pesantren.
“Pesantren ini nantinya dihuni oleh anak-anak tidak mampu dan anak-anak putus sekolah. Kenakalan remaja seperti narkoba, miras dan pengunaan lem dan perilaku menyimpang lainnya juga ditampung di sini. Per hari ini sesuai laporan dari staf pendamping DPRD Kota Ternate sudah melaporkan dan berdasarkan bukti verifikasi SMS bahwa laporan telah berhasil disampaikan ke kanal elhkpn@kpk.go.id, dan sesuai keterangan terverifikasi lengkap. InsyaAllah ini jadi perhatian serius dan kami akan lebih baik di tahun-tahun depan,” sebutnya.
Zaenul Rahman dikonfirmasi belum terhubung. Nomor telepon politisi Demokrat ini tidak aktif saat dihubungi. Sedangkan Fahrial Yunus Abas, Abdullah Bandang dan Musana Matdoan belum dikonfirmasi hingga berita dipublis. (ham/red)