Komisi I Dekot Nilai Pernyataan Sekkot Ternate Merusak Pesta Demokrasi
|
| Zainul A. Rahman. |
TERNATE, BRN– Pernyataan
Sekretaris Kota Ternate Jusuf Sunya beberapa waktu kemarin masih menjadi wacana
menjelang pungut hitung 9 Desember 2020 mendatang. Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat
Raerah Kota Ternate pun menilai statmen mantan Kepala Ketenagakerjaan itu tidak
memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat.
Zainul A. Rahman
mengemukakan pernyataan tersebut tidak mestinya dilontarkan atau dipublkasikan.
Wakil ketua komisi yang membidangi pemerintahan menyebut, seharusnya yang
dipublikasi itu informasi apa adanya tentang kinerja pemerintahan, termasuk
temuan laporan hasil pemeriksaan badan pemeriksaan keuangan.
“Polemik ini seolah-olah
pemerintah dan pasangan calon saling adu kekuatan dan argumen. Secara
pendidikan politik, ini tidak mendidik dan tidak pantas Dengan polemik seperti
ini sebaiknya para pihak mengambil langkah sesuai mekanisme yang berlaku sehingga
tidak menjadi komsumsi publik,” kata Zainul, ketika disembangi di Gedung DPRD
Kota Ternate, Rabu, 2 November 2020.
Politisi Demokrat
itu menyarankan agar pemerintah tidak membuat opini media. Jika ini dilakukan,
sambung Zainul, tentu akan menjadi
problem dan berdampak pada masyarakat. Akibatnya tensi masyarakat dan masing-masing
pendukung kandidat makin panas karena saling serang di media sosial.
“(padahal) kita
semua berharap pilkada tahun ini berjalan aman, damai dan harmoni. Karena itu
semua pihak harus berdiri sesuai tugas dan fungsi masing-masing”.
“Aparatur Sipil
Negara harus netral. Bahkan sebelumnya DPRD sudah sampaikan ke wali kota untuk
menjaga ASN di lingkup Pemerintah Kota Ternate agar tetap netral dalam penyelenggaraan
pilkada, tapi faktanya tidak (masih ada diduga tidak netral),” ucapnya.
Zainul mengaku
secara kelembagaan sudah meminta ketegasan Burhan Abdurrahman menertibkan
pegawai di lingkungan OPD, termasuk sekertaris daerah sebagai pembina pegawai
di Kota Ternate. Permintaan ketegasan tersebut, sambung Zainul, bertujuan pemerintah
fokus pada kerja-kerja pemerintahan, bukan sibuk mencampuri urusan politik.
“Jangan sampai image yang terbangun diluar selain pemerintah kota
sibuk urus kegiatan APBD, juga terkontaminasi dengan kepentingan politik. Inilah
yang kami tidak iginkan. Biarlah aparatur birokrasi bekerja sesuai dengan ketentuan,
jalur politik pilkada bekerja sesuai dengan jalurnya. Jangan campur adukan rezim
pemilu dan pemerintahan, itu tidak boleh,” katanya. (ham/red)
Baca Juga:
Artikel Terkait