Kadis PUPR Ternate Libatkan Masyarakat dalam Penataan Ruang
TERNATE, BRN – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Ternate, Rus’an M. Nur Taib mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXIII di BPSDM Provinsi Jawa Barat.
Pelatihan ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi kepemimpinan strategis pejabat pimpinan tinggi pratama sekaligus mempersiapkan pejabat untuk memimpin secara efektif dalam menghadapi tantangan birokrasi.
Dalam kesempatan tersebut, Rus’an mengambil project perubahan dengan judul ‘Strategi Akselerasi Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang yang Bersinergi’ atau dengan akronim SPIRIT MANDIRI.
Rus’an menjelaskan, SPIRIT MANDIRI memiliki arti kekuatan batin yang mendorong seseorang untuk bertindak atau merasakan sesuatu dengan antusiasme dan tekad. Spirit juga dapat berarti semangat jiwa.
“Mandiri adalah kemampuan untuk mengambil keputusan bertanggungjawab terhadap diri sendiri yang tanpa bergantung pada orang lain,” ucapnya, Selasa 7 Oktober 2025.
Ia juga mengatakan, dalam project perubahan ada beberapa tahapan yang dilakukan, dimana yang paling umum adalah pembentukan tim eksternal dan internal.
“Tim internal dan eksternal sudah terbentuk. Selanjutnya kita lakukan diskusi untuk Strategi Akselerasi Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang yang Bersinergi,” jelasnya.
Lanjut dia, pihaknya akan melaksanakan desiminasi atau sosialisai di tingkat kecamatan yang melibatkan pihak kelurahan.
“Jadi ada tiga kecamatan yang nanti akan kami sosialisasi terkait dengan SPIRIT MANDIRI ini, yaknk di Kecamatan Ternate Selatan, Tengah dan Kecamatan Ternate Utara. Nantinya kita ambil satu kelurahan sebagai lokus, misalnya Ternate Selatan di Ngade, Terntae Tengah di Maliaro dan Kecamatan Ternate Utara di Kelurahan Tubo,” pungkasnya.
Rus’an juga mengemukakan akan mengundang seluruh kelurahan sebagaimana timeline yang sudah dibuat.
Baca Juga:
Menurutnya, SPIRIT MANDIRI ini diambil karena dilihat pemanfaatan ruang yang terkendali bukan saja dari penataan ruang dalam hal ini dinas terkait melainkan harus melibatkan dari tingkat bawah seperti aparat kelurahan dan masyarakat.
“Sehingga perlu membuat tim atau satuan tugas, dimana peran masyarakat dilibatkan dalam pengedalian ruang di wilyahnya masing-masing. Jadi rohnya dalam project perubahan ini adalah melibatkan peran masyarakat dalam penataan ruang,” tandasnya. (Ham/Red)
Artikel Terkait
