Gubernur Marahi Kadis Perkim

Gubernur Malut, Abdul Gani Kasuba

SOFIFI,BRN
– Perumahan pegawai negeri sipil menjadi prioritas pemerintah provinsi Maluku utara
untuk menempatkan pegawai di Sofifi. Dasar inilah kembali dianggaran melalaui
APBD tahun 2020 untuk membangun perumahan PNS tambahan, akan tetapi hal
tersebut bisa dikatakan gagal karena terjadi pemangkasan akibatnya Gubernur
Maluku Utara KH Abdul Gani Kasuba marah besar.

Gubernur menegaskan , untuk  segera membangun pembangunan Sofifi dan
perumahan pegawai lingkup Pemrov. Sudah satu priode telah lalai dalam membangun
Sofifi dan Perumahan Pegawai.  “Saya
meminta kepada Kepala Dinas Perkim harus fokus dalam membangun perumahan
pegawai agar mereka bisa tinggal di Sofifi,”tegas gubernur disela-sela  sambutan 
peresmian RSUD Sofifi, Selasa (14/1) kemarin.

Dengan nada yang
lantang  gubernur  menegaskan bahwa, tahun ini Pemrov tidak
boleh gagal membangun perumahan Sofifi karena 
sudah berturut-turut dianggaran di APBD yang dibahas oleh Tim Anggaran
Pemerintah Daerah (TPAD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD, jangan ada yang pangkas
anggaran perumahan.

“Sudah dua  priode , anggaran yang dibahas oleh BAPPEDA
dan Keuangan serta DPRD jangan dipangkas anggaran perumahan. Seharusnya,
membangun perumahan yang tepat agar para pegawai bisa tinggal di
Sofifi,”tuturnya.

Lebih jauh orang nomor
satu di  Malut ini mengatakan, Priode
pertama sampai priode ke dua. Bagi dia, Pemrov telah lalai melihat Sofifi.
Buktinya, Sofifi tidak ada perubahan. “Saya juga tidak tahu, saya yang
salah namun para kepala Dinas dan jajarannya yang berkompetensi juga tidak  melihat untuk 
pembangunan Sofifi. Tetapi justru orang berkompetensi saja
lalai,”akunya.

Kabaranya anggaran
perumahan di pangkas dari 50 persen jadi 20 persen. Sekarang saya sudah dengar
ada pemangkasan lagi. Saya tidak mau tahu perumahan Sofifi tidak ada
pemangkasan. Besok-besok dihapus lagi saya akan hapus kalian
semua,”ucapnya dengan tegas.

Kata dia, pegawai yang
ada di Pemrov, tempat tinggalnya kebanyakan di Ternate, terdapat 80 persen di
Kota Ternate dan 20 persen berada di Sofifi. karena itu  akan melakukan korcek kembali pegawai yang
ada, kalau kenginan mereka tinggal di Ternate, berarti Wali Kota Ternate,
Burhan Abdurahman  ada nanti tampung  saja mereka.

“Saya akan cek
pegawai-pegawai yang ada di sini, jika mereka mau di Ternate terus, maka saya
akan persilahkan kepada Wali Kota Ternate untuk tamping mereka,”tutupnya.(an/red

Baca Juga:

Rencana Ukom Pemprov Malut Ditolak KASN

Desak Kejati Malut Percepat Penetapan Tersangka Kasus Mami Wakil Gubernur

KPK Ingatkan Plt Gubernur Malut

KPK Undang Samsuddin A Kadir Sebagai Sekprov Malut