Gubernur Malut Minta OPD Lebih Pentingkan Sinergi dan Program Prioritas
|
| Gubenur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba. |
TERNATE, BRN – Forum Lintas Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Provinsi Maluku
Utara Tahun 2023 resmi dibuka oleh Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba. Gubernur
meminta para OPD lebih mengutamakan sinergitas dan kegiatan prioritas.
Permintaan
disampaikan gubernur saat membuka kegiatan yang berpusat di Gamalama Ballroom
Sahid Bela Hotel Ternate, Rabu 20 April. Abdul Gani Kasuba menjelaskan, Rencana
Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD 2023 merupakan dokumen perencanaan tahun keempat
periode pembangunan RPJMD 2020-2024.
“Saat
ini kita sedang melaksanakan tahun rencana yang ketiga, sehingga untuk
merencanakan tahun ke-4 di tahun 2023. Kita perlu melihat apa yang sudah
dilaksanakan untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi guna memperkuat arah
kebijakan ke depan,” katanya.
Gubernur
Maluku Utara dua periode ini mengatakan, pelaksanaan rencana kerja tahun ketiga,
mampun mendongkrat pertumbuhan ekonomi sebesar 16,40 persen. Kenaikan tersebut
melebihi target sebesar 9,01 persen pada tahun 2021.
Baca Juga:
“Capaiannya
melebihi 128 persen dari target. Hal ini memberikan
tantangan tersendiri, bagaimana kita mampu mengelola momentum pertumbuhan yang
tinggi menjadi pertumbuhan yang berkualitas ke depan. Meskipun secara makro
telah memperlihatkan peningkatan yang cukup signifikan, akan tetapi bila
dicermati lebih mendalam, sesuai evaluasi pelaksanaan pembangunan, maka banyak
hal yang perlu dilakukan guna menjawab permasalahan dan tantangan serta isu-isu
strategis pembangunan,” sebutnya.
Gubernur
berharap, perencanaan di tahun keempat ini dapat mengatasi permasalahan
pembangunan dan isu strategis sebelumnya. RPJP dan RPJMD Provinsi Maluku Utara
2020-2024 diharapkan berpatokan pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah tahun
2023 sebagai acuan. Melalui forum musrenbang ini dapat menghasilkan rencana-rencana
pembangunan yang akan melengkapi dan menyempurnakan rancangan rencana kerja
yang selanjutnya akan ditetapkan menjadi acuan pelaksanaan pembangunan daerah
tahun 2023 nanti.
“Usulan-usulan
pemerintah kabupaten kota maupun usulan masyarakat harus ditelaah secara cermat
dengan tetap fokus pada pencapaian sasaran, termasuk mempertimbangkan
kewenangan provinsi serta kemampuan anggaran. Diutamakan sinergitas pada
kegiatan-kegiatan prioritas yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran
strategis daerah yang ditargetkan,” ujarnya.
Kepala
Bappeda Provinsi Maluku Utara Salmin Janidi, dalam laporannya menyampaikan, pelaksanaan
musyawarah perencanaan pembangunan daerah merupakan forum pertemuan antar
pihak-pihak sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif dalam rangka
membahas rancangan RKPD.
Adapun
tema Musrenbang tahun 2022 adalah “Mengakselerasi
Transformasi Struktural untuk Kemandirian dan Daya Saing”. Tajuk tersebut menitikfokuskan
pada Tujuh prioritas pembangunan.
Baca Juga:
Yaitu peningkatan
kualitas dan daya saing sumber daya manusia; penguatan infrastruktur pelayanan
dasar dan pendukung ekonomi; peningkatan keterpaduan dan kualitas pengembangan
wilayah; pemajuan Kebudayaan dan penguatan harmoni sosial; peningkatan
kemandirian dan daya saing ekonomi;
peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana; dan penguatan
transformasi birokrasi dan inovasi pemerintahan daerah. (red)
Selanjutnya
Ruangan Sekda Halmahera Selatan Terbakar
Artikel Terkait
