Gubernur Malut Ikuti Musrenbangnas 2020 dan RKP 2021 Melalui Vicon
|
| Gubernur dan Sekretaris Provinsi Maluku Utara mendengarkan pidato Presiden Joko Widodo. |
TERNATE, BRN– Gubernur Abdul
Gani Kasuba, didampingi Sekretaris Provinsi (Skprov) Maluku Utara Samsuddi
A. Kadir dan Kepala Bappeda Salmin Janidi, mengikuti Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) tahun 2020 dan Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) tahun 2021 via video confrence di Kantor Perwakilan Maluku Utara, Kamis
(30/4). Musrenbangnas dan RKP bertajuk Mempercepat
Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial, itu dibuka langsung Presiden RI
Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta.
Presiden
dalam pidatonya menjelaskan, musrenbangnas merupakan siklus tahunan untuk
merencanakan pembangunan 2021. Penyesuaian target pembangunan harus betul-betul
adaptif dengan perkembangan situasi yang dihadapi bangsa saat ini.
Joko Widodo juga menyoroti masih besarnya angka import
kebutuhan farmasi dan alat kesehatan. Disamping itu, bangsa Indonesia juga punya
masalah kesehatan terutama penyakit menular. Indonesia termasuk 3 besar untuk
penderita TBC, sehingga fasilitas kesehatan harus menjadi perhatian.
Kedepan, sambung Joko Widodo, dengan menghitung
berbagai potensi yang ada, Indonesia belum memiliki terkelola dengan maksimal dan
pemanfaatanya belum secara baik. Sebagai contoh, lanjutnya, Indonesia masih
bergantung 95 persen industri farmasi dan bahan baku obat-obatan. Termasuk pemenuhan
tenaga medis, rasio dokter, rasio dokter spesialis, perawat dalam menghadari
situasi bangsa saat ini.
“Tahun
ini kita sudah melakukan penyesuaian target pembangunan. Kita lakukan realokasi
dan refocusing belanja secara besar-besaran. Kita geser prioritas pada tiga hal
yakni bidang kesehatan, jaring pengaman sosial bagi warga miskin, serta
stimulus ekonomi agar pelaku usaha bisa bertahan dan mencegah terjadinya PHK,” ujarnya.
 |
|
Gubernur Provinsi Maluku Utara mendengarkan pidato Presiden Joko Widodo. |
Presiden
Indonesia dua periode itu mengemukakan, pemerintah pusat membutuhkan kecepatan memberikan
keselamatan seluruh rakyat Indonesia, meski belum ada kepastian kapan pandemi virus
corona berakhir. Dia juga meminta semua kepala daerah gubernur, bupati dan walikota untuk memilah sektor yang paling terdampak
akibat covid–19, termasuk nanti tahap recovery-nya.
“Setiap
ahli memiliki hitungan yang berbeda mengenai pandemi covid. Beberapa negara
maju yang awalnya menyatakan sudah recover, sudah pulih, justru mengalami
gelombang yang kedua. Kita harus menyiapkan diri dengan berbagai skenario, dimulai
skenario yang paling ringan, sedang hingga yang paling berat. ,” katanya.
Baca Juga:
Kepala
Bappenas RI, Suharso Monoarfa, dalam sambutannya mengatakan, penyebaran covid-19 membuat
pemerintah menggeser rencana kerja tahun 2021. Semula difokuskan pada
pembangunan, berubah menjadi pemulihan ekonomi dan sosial akibat besarnya pengaruh
pandemi virus yang menyrang sistem pernapasan itu.
“Rencana
kerja pemerintah tahun 2021 diarahkan untuk pemulihan sosial ekonomi. Adanya
pergeseran tersebut, pemerintah akan fokus pada pemulihan sektor industri,
pariwisata, dan investasi. Selain itu, juga da sistem ketahanan nasional,
sistem jaringan pengaman sosial, hingga ketahanan negara,” terangnya.
Suharso
menyatakan, RKP 2021 mencakup 7 prioritas nasional. Semuanya merupakan agenda rencana
pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024, yaitu penguatan ketahanan
ekonomi, dan pengembangan wilayah.
“Selain
itu peningkatan SDM, peningkatan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan,
pembangunan infrastruktur, pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana
dan perubahan iklim, serta stabilitas politik, hukum, keamanan dan transformasi
pelayanan publik,” tandasnya. (han/adv/red)
Artikel Terkait
