Gubernur Maluku Utara Terima Dua Penghargaan dari BPK

Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba saat menerima penghargaan yang diserahkan langsung oleh Kepala BPK Maluku Utara, Hermanto.

Pemerintah
Provinsi Maluku Utara kembali mendapat
dua perhargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Perwakilan Provinsi
Maluku Utara.

Penghargaan berupa predikat dedikasi dan pengabdian sebagai
kepala daerah dalam pengelolaan anggaran pemerintahan itu diterima langsung
oleh Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba, di kantor gubernur di Sofifi,
Kamis, 27 Mei.

Abdul Gani Kasuba
mengatakan, penyerahan dua penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala
BPK Perwakilan Maluku Utara, Hermanto. Gubernur Maluku Utara dua periode ini
berharap, capain ini dapat dijadikan motivasi setiap OPD lebih maksimal mengelolo
pemerintahan, terutama keuangan.

“Penilaian
positif atas kinerja pemerintah Provinsi Maluku Utara patut diapresiasi. Penghargaan
atas kinerja sebagai gubernur ini menjadi contoh seluruh pimpinan organisasi
perangkat daerah (OPD) di lingkup Provinsi Maluku Utara agar lebih optimal lagi
mengelola pemerintahan sehingga wibawa pemerintah kedepan terus baik di mata pemerintah
pusat dan masyarakat,” kata Abdul Gani Kasuba usai menerima penghargaan.

Gubernur yang
lebih kenal dengan sebutan AGK ini bilang, capaian Opini
Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP
diraih pemerintah provinsi tidak dilepaspisahkan dengan kinerja para
bupati dan walikota yang menerima WTP dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Berharap
dengan opini yang ada akan terus mendorong kinerja kepala-kepala daerah dalam
pengelolaan pemerintahan dan keuangan daerah,” ujarnya.

Kepala BPK Perwakilan
Maluku Utara, Hermanto menambahkan, BPK diberi wewenang memeriksa pengelolaan
dan tanggung jawab keuangan negara. BPK harus tangguh dan menjadi lembaga terpercaya.

“Sehingga dari
hari ke hari terus melakukan peningkatan kinerja. Mudah mudahan dengan adanya
penghargaan kepada gubernur ini bukan menjadi sebuah kebanggaan, melainkan menjadi
motivasi untuk semua yang ada di Provinsi Maluku Utara, kota maupun kabupaten. BPK
dari tahun ke tahun harus menempatkan kredibilitasnya,” ujarnya. (adv)

Baca Juga:

Anggaran Pengadaan Tanah Disperkim Malut Diduga Bermasalah