Cerita Warga Moti Kota yang Sulit Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

Abdul Malik Silia (tengah) saat berpose bersama warga Moti Kota usai reses.

Sarana prasarana pendidikan dan
kesehatan belum sepenuhnya merata di semua daerah-dearah Provinsi Maluku Utara. Bahkan, akses demi mendapatkan pelayanan
kesehatan yang memadai pun kadang membahayakan keselamatan pasien yang hendak
dirujuk.

Kondisi ini dialami warga Kelurahan
Moti Kota, Kecamatan Pulau Moti, Kota Ternate. Pemandangan ini ditemukan
Anggota DPRD Maluku Utara, Abdul Malik Silia dalam kegiatan reses masa
sidang  kedua tahun 2021di pulau yang
dikenal dengan sejarah Konfederasi Moti atau Moti Verbonditu, Rabu 26 Mei kemarin.

Abdul Malik Silia mengaku, kegiatan dalam
rangka menyerap aspirasi masyarakat itu menemukan ragam keluhan. Banyaknya
keluhan tersebut paling banyak adalah pemenuhan sarana prasarana penunjang pendidikan
dan kesehatan.

“Banyak sekali (keluhan masyarakat). Namun
sekitar empat hal itu paling utama. Bahkan pasien dalam kondisi emergency yang
ingin dirujuk dari puskemas  ke rumah
sakit saja terasa sulit karena terkendala transportasi laut (speedboat). Belum lagi
pemenuhan kebutahan lani dan dekstop untuk kebutuhan ujian nasional di SMA
Negeri 9 Kota Ternate,” katanya.

Anggota dewa yang dikenal dengan gaya
blak-blakan ini mengatakan, Kelurahan Moti Kota sebagai kecamatan penyangga
Kota Ternate ini juga membutuhkan mitigasi bencana.
Sebab, kata Malik, terjadi abrasi pantai yang panjangnya mencapai 300 meter.

“Lokasi abrasi ini tak jauh dari
rumah-rumah warga. Mereka butuh talud penahan ombak sebagai antisipasi dan
ikhtiar abrasi yang mengkhawatirkan lagi,” ujarnya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini
mengatakan, semua aspirasi yang diserap selanjutnya ditindaklanjuti ke Wali Kota
Ternate, M. Tauhid Soleman melalui DPRD Kota Ternate.

“Saya sebagai Sekretaris DPW PKB Maluku
Utara akan menyampaikan ke Fraksi PKB DPRD Kota Ternate untuk ditindaklanjuti. Karena
Pulau Moti kewenangannya Pemerintah Kota Ternate. Andai saja Moti ini
wilayahnya DPRD Maluku Utara, saya pastikan tetap mengawal aspirasi ini.  Apalagi ini menyangkut pendidikan, kesehatan
dan keselamatan warga,” sebutnya.

Salah satu pemuda  Moti Kota, Alwan, menaruh harapan besar agar
aspirasi yang disampaikan bisa sampai di teliga Legislatif Kota Ternate,
terutama pemerintah.

Baca Juga:

Resmi Dikukuhkan, PODSI Halmahera Utara Siap Bangkitkan Olahraga Dayung di Kanca Nasional

“Di Moti ada namannya penerima Program
Keluarga Harapan (PKH) dari dinas sosial. Ada juga Kartu Indonesia Pintar (KIP)
bagi anak yang melanjutkan pendidikan tinggi (kuliah). Namun KIP untuk program
jenjang pendidikan tinggi ini syarat penerimanya adalah keluarga PKH. Kami
berharap Pak Malik dengan kapasitas DPRD bisa menindaklanjuti ke dinas sosial
karena KIP untuk program kuliah ini belum ada informasi teknis  bagaimana mekanisme dan syarat penerima. Dan masyarakat
mengeluhkan,” ucapnya. (red)