Gubernur Diduga Lindungi Pejabat Dikbud Yang Korup

ROSLAN

TERNATE, BRN – Dugaan korupsi di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
(Dikbud) Provinsi Maluku Utara mendapat sorotan dari praktisi hukum, Roslan.  

Menurut Roslan, Gubernur Malut Abdul
Gani Kasuba diduga melindungi oknum pejabat Dikbud yang bermsalah terkait penyalahgunaan
Dana Alokasi Khusus (DAK), anggaran perjalanan dinas dan kegiatan bimbingan
teknis (Bimtek).

“ Merujuk pada temuan BPK, dana
pendidikan di Maluku Utara merupakan salah satu ‘kue manis’
yang kerap disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,”
ungkap Roslan kepada redaksi brindonews.com via WhatshApp, Rabu (24/7).

Dunia pendidikan menurut Roslan adalah
salah satu bidang yang memiliki pos anggaran cukup besar, baik itu dari  APBN maupun APBD. Ini sebagaimana amanat UUD
1945 dan di pertegas dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan
nasional.  “ Dengan jelas di sebutkan
bahwa pendidikan membentuk generasi cerdas dan berbudi luhur. Artinya bahwa
sektor pendidikan merupakan simpul utama dalam mencerdaskan generasi bangsa,”
katanya.

Roslan mengemukakan, temuan atau laporan
BPK yang menyatakan adanya potensi kerugian negara maka jelas telah ada tindak
pidana korupsi. Dalam kasus tersebut adanya kerugian korupsi dalam bidang
pendidikan, bukan hanya tentang nominal anggaran yang di korupsi tetapi
berdampak langsung terhadap peserta didik karena menyebabkan menurunnya
kualitas pendidikan.

“ Jika demikian maka oknum pelaku
dapat di jerat dg Pasal 8 UU no 20 tahun 2001 perubahan pertama atas UU no 31
tahun 1999 tentang tipikor karena telah melakukan penyalahgunaan anggaran,”
ujarnya.

Roslan meminta gubernur segera turun
tangan. Selain selaku pemimpin tertinggi di Malut, harus berani menindak tegas
oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atas pos anggaran. “ jangan sampai ada
kesan gubernur ‘memelihara’ pejabat korup.
Ini agar tujuan dari pendidikan dapat tercapai,” katanya.

“Kasus yang terjadi di Dikbud itu sduah berulang kali terjadi, akan
tetapi gubernur Malut tidak berani mengevaluasi. Seharusnya gubernur lebih
memperhatikan pendidikan sehingga kualitas pendidikan di Malut dapat bersaing
dengan daerah-daerah lain”. (red/brn)