Gubernur AGK Temui Menteri Edhi Prabowo Bahas Pembangunan Perikanan Malut
Program Prioritas Kelautan dan Perikanan Diusulkan
|
| Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Buyung Radjiloen saat melakukan kunjungan ke kantor Kementrian Kelautan dan Perikanan RI dalam rangka silaturahmi dan audensi dengan Menteri Kelutan dan Perikanan RI bapak Edhi Prabowo. |
SOFIFI, BRN – Di sela-sela tugas kerja ke Jakarta, Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Buyung Radjiloen menyempatkan diri melakukan kunjungan ke kantor Kementrian Kelautan dan Perikanan RI dalam rangka silaturahmi dan audensi dengan Menteri Kelutan dan Perikanan RI bapak Edhi Prabowo.
Dalam pertemuan ini Gubernur bersama Menteri Kelautan dan Perikanan berlangsung di kantor kementerian KP membahas berbagai hal terutama yang berhubungan dengan program pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan di Provinsi Maluku Utara. Selasa (5/11/2019).
Dalam pertemuan itu, Gubernur Maluku Utara KH Abdul Gani Kasuba melaporkan langsung pada menteri KP Edhi Prabowo Kabinet Indonesia Maju yang belum lama dilantik oleh Presiden Jokowi ini. Beberapa point penting, 1) Tentang Prioritas pengembangan perikanan berbasis komoditi unggulan yaitu dengan mendorong 4 (empat) komoditi unggulan perikanan yaitu Tuna, Cakalang, Rumput Laut dan Udang Vaname yang saat ini menjadi fokus pengembangan di Maluku Utara; 2) Menyangkut perkembangan ekspor perikanan Maluku Utara yang saat ini telah dapat dilakukan secara langsung dari Maluku Utara.
Lanjut gubernur, poin 3. Perkembangan investasi industri perikanan yang sampai saat ini masih berjalan lambat karena beberapa kebijakan pemerintah yang dianggap menghambat; 4) Masih minimnya Infrastruktur perikanan yang butuh perhatian pemerintah pusat seperti Pelabuhan Perikanan dan Balai Budidaya; 5) Perlunya peningkatan bantuan Armada penangkapan dan alat tangkap bagi nelayan di Maluku Utara; 6) Masalah kurangnya pasokan BBM dan Es Balok yang selalu menjadi keluhan nelayan sehingga butuh kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini;
Kemudian; 7) Adanya keluhan nelayan terhadap tingginya Nilai Pungutan Hasil Perikanan (PHP) yang sangat membebani nelayan serta masalah lamanya proses pengurusan/penerbitan ijin bagi kapal di atas 30 GT yang menjadi kewenangan pemerintah pusat; 8) Masalah masih maraknya aktifitas nelayan dari daerah lain yang tidak melakukan pencatatan dan pelaporan hasil tangkapan ikan yang di tangkap di perairan Maluku Utara sehingga sangat merugikan daerah serta perlunya upaya untuk pemberantasan pencurian ikan dan kegiatan IUU Fishing di Maluku Utara.
9) Belum berkembangnya usaha budidaya laut di Maluku Utara secara luas sehingga membutuhkan dukungan pemerintah pusat dalam rangka pengembangan usaha budidaya laut di Maluku Utara yang memiliki potensi lahan yang cukup luas; dan 10). Komitmen pemprov Maluku Utara untuk terus mendorong pengembangan kawasan Konservasi Perairan di Maluku Utara dalam rangka menjaga kelangsungan dan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dimana pemprov telah mencadangkan luasan 1 juta Hektar sebagai kawasan konservasi perairan atau 10 % dari total luas wilayah laut Maluku Utara.
Menanggapi penyampaian Gubernur Maluku Utara ini menteri Edhi Prabowo menyampaikan beberapa hal penting, pertama, ahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tetap harus sepakat dan sejalan untuk sama-sama memberantas Aktifitas Pencurian Ikan dan kegiatan yang merusak (destructiv fishing/IUU Fishing) di seluruh wilayah perairan Indonesia.
Kedua, Saat ini pemerintah pusat akan fokus mengembangkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di wilayah Timur Indonesia meliputi Kepulauan Nusa Tenggara, Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Papua, sehingga nantinya Provinsi Maluku Utara juga menjadi Fokus Kementerian Kelautan Perikanan untuk mendorong provinsi ini mejadi Lumbung Ikan Nasional sebagaimana diamanatkan dalan RPJMN 2019-2024; ketiga, Konsep pembangunan Infrastruktur perikanan kedepan akan didorong untuk mendukung pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah dari sektor ini sehinga itu KKP akan berupaya menata ulang PPI yang selama ini mangkrak dan membutuhkan dukungan fasilitas untuk segera dapat beroperasional.
Poin Keempat, menurut Edhi, Agar pemerintah daerah tidak merasa ditinggalkan oleh pemerintah pusat sehingga dibutuhkan kerja sama dan sinergitas atara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, karena itu menteri sangat membutuhkan dukungan pemerintah daerah dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan kedepan.
Baca Juga:
“Pak Gubernur tidak sendirian tapi Bapak Gubernur juga jangan biarkan saya sendirian jadi kita sama-sama jaga dan komitmen agar tujuan dan sasaran pembangun dapat dicapai yaitu produktifitas, devisa negara dan penciptaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat,”kata Edhy.
Edy mengaku dalam upaya perlindungan terhadap nelayan pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak TNI (TNI-AL) dan Polri agar yang berhubungan dengan pelanggaran administrasi seperti masalah surat-surat kapal ikan lebih diutamakan kepada upaya pembinaan dan perlindungan kepada nelayan sehingga nelayan tidak lagi harus ditindak sepanjang masih dapat diberikan pembinaan.
Mantan Ketua Komisi IV DPR RI itu berjanji untuk segera mengatasi permasalahan ijin serta akan meninjau berbagai aturan pemerintah yang sangat membebani nelayan termasuk masalah tingginya nilai pungutan pada perijinan kapal penangkap ikan berukuran di atas 30 GT.
“arahan bapak Presiden Jokowi, nelayan harus tersenyum, perikanan kita harus maju. Sebagai sumber protein terbaik, ikan di Maluku Utara harus bisa dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan para nelayan dan juga untuk konsumsi masyarakatnya;”ungkapnya
Politisi Partai Gerindra itu mengaku khusus untuk Maluku Utara, dirinya berjanji untuk membantu daerah dalam upaya pengembangan investasi industri perikanan di Maluku Utara.”saya mengharapkan agar kegiatan usaha budidaya laut harus dapat didorong dan dikembangkan secara luas di Maluku Utara dan hal ini akan didukung penuh pemerintah pusat melalui kementrian kelautan dan perikanan RI,”harapnya.
Mengakhiri silahturahmi dan audensi ini Gubernur Maluku Utara menyampaikan atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Maluku Utara mengundang secara resmi Menteri KP bapak Edhi Prabowo untuk dapat melaksanakan kunjungan kerja ke Maluku Utara.
Menanggapi undangan Gubernur ini, Menteri Edhi Prabowo menyatakan bersedia untuk berkunjung ke Maluku Utara dan ingin berdialog langsung dengan masyarakat nelayan dan pembudidaya karena ingin mendengarkan berbagai keluhan dan keinginan masyarakat secara langsung.
Pada akhir pertemuan Gubernur Maluku Utara secara langsung menyampaikan proposal usulan kegiatan prioritas pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara kepada Menteri KP Bapak Edhi Prabowo. (Tim)
Artikel Terkait
