Brindonews.com


Beranda Headline DPRD Pertanyakan Kerja Tim Investigasi Pempus di Morotai

DPRD Pertanyakan Kerja Tim Investigasi Pempus di Morotai

Ruang Paripurna DPRD Morotai kosong kehadiran tim investigasi Pempus. Sejumlah yang di sediakan untuk tim terlihat kosong. Bahkan kursi para pimpinan DPRD pun kosong. terlihat hanya masyarakat menempati kursi yang di sediakan.  

MOROTAI, BRN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Morotai
menanyakan kinerja tim investigasi pemerintah pusat (Pempus). DPRD menganggap tim
gabungan pemerintah pusat melakukan investigasi selama dua hari di Morotai
bukan sebuah solusi.





Bahkan
DPRD menduga tim gabungan Pempus tidak serius menyelesaikan persoalan
belakangan terjadi di Morotai. Kedatangan tim Pempus di ibaratakan “angin lalu”
atau hanya datang dan kembali pulang tanpa mininggalkan jejak.

Sebelumnya,
kedatangan tim Pempus tersebut sebagai respon balik unjuk rasa yang di lakukan
Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Morotai dan masyarakat setempat. Karena
itu, tim gabungan Pempus bertandang ke Morotai guna mencari tahu akar permasalahan.

Anggota
DPRD Morotai, Mic Bill Abdul Aziz mengatakan, alasan dirinya mempertanyakan
kenirja tim Pempus tidak menghendaki rapat di ruangan paripurna DPRD. Tim Pempus
memilih rapar di ruangan Wakil Ketua I DPRD, Ricard Samatara.  





“ Yang
di sediakan untuk rapat itu ruangan paripurna DPRD, kok mereka (tim pemerintah
pusat) tidak mau rapat disitu, dan memilih di ruangan Ricard Samatara, sebenarnya
ada apa sehingga mereka tidak mau rapat ruang paripurna,” kata Mic Bill.

Wakil
Ketua II DPRD Morotai, Rasmin Fabanyo mengakui ikut rapat bersama tim gabungan
Pempus. Dalam rapat tersebut tidak menghadirkan solusi atau sekedar hasil menyelesaikan
unjuk rasa yang berujuk pemboikotan akitivitas pemerintahan.

“ Saya
ikut rapat itu. Saya jelaskan ke tim, bahwa persoalan yang terjadi di Morotai
bukan saja persoalan aksi pemboikotan perkantoran yang dilakukan ASN, tapi
seluruh persoalan yang terjadi di pemerintahan Morotai, seperti APBD fiktif,
monopoli bisnis, pelayanan publik tidak berjalan, pagu anggaran sangat kecil
yang di berikan ke kantor SKPD dan ASN di suruh turun ke desa-desa untuk
lakukan pendataan tanpa anggaran. Ini semua dilakukan Bupati,” kata Rasmin.





Rasmin
juga ikut mempertanyakan keberadaan kehadiran tim investigasi pemerintah pusat
ini. Secara pribadi kata dia, meragukan tim invetigasi pemerintah pusat.

“ Yang
namanya investigasi itu harus secara detail menggali informasi, tapi tim
pemerintah pusat ini dalam rapat, baru dijelaskan mengaku sudah tahu, bagi saya
tim investigasi ini tidak paham soal investigasi,” ujarnya.

Bahkan,
Rasmin juga menyesalkan sikap tim investigasi yang memilih ruangan Wakil Ketua
I DPRD, Ricard Samatara untuk gelar rapat. Padahal, Ricard Samatara sendiri
diketahui keluarga dekat Bupati. “ Pak Ricard Samatara ini kan ipar (menantu) bupati,
masa rapat di ruangannya, ini kan aneh,” tukasnya.





Sementara
itu, Wakil Ketua I DPRD, Ricard Samatara tak berkomentar banyak. Ricard bahkan sontak
mengkarifikasi pernyataan Rasmin terhadap tudingan yang dialamatkan kepadanya.

“ Saya
secara pribadi kurang suka dengan Bupati, karena cara komunikasinya yang kurang
bagus,” singkat Ricard.

Direktur
Fasilitasi Kepegawaian Kemendagri, Makmur Marbun menolak diwawancarai awak
media. Makmur memilih menghindar dari kejar-kejaran wartawan usai rapat
diruangan Wakil Ketua I DPRD. (Fix/red)





Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan