DKP Ternate Fokus Program Prioritas

Februari 2019 Mulai Action
![]() |
RUSLAN BIAN |
TERNATE, BRN
– Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Kota Ternate menaruh perhatian serius pada
program prioritas tahun ini. Mulai dari refitalisasi seluruh instalaltur
listrik yang ada di DKP baik itu di unit-unit produksi seperti kolstor, air
bersih dan pabrik es untuk dilakukan pemisahan-pemisahan sehingga tidak lagi
menjadi beban Pemda, melain beban pihak ketiga.
Ikhwal
ini disampaikan Kepala DKP Ternate, Ruslan Bian saat ditemui di ruang kerjanya,
Senin (7/1). Menurut Ruslan, langkah ini diambil untuk mengurang beban Pemda
dari sisi anggaran. “ Jika suda dipisahkan dan ditangung pihak ke lll, maka
mampuh menekan oprasional DKP hingga 60-70 persen. Karena hampir setiap bulan
pemakaiannya mencapai Rp. 80-90 juta, padahal kost listrik produksi itu
digunakan pihak ke lll per tahunnya hampir Rp 1 Miliar,” katanya.
Selain
menitikfokuskan pada pemisahan, DKP juga meniktikfokuskan pada program pemberdayaan
masyarakat seperti bantuan mesin ketinting, Armana GS 2 ton, rumpon. “ DKP juga
merefitalisasi pabrik Es Balok berkapasitas 10 ton menjadi 20 ton per hari. Ini
untuk menjawab kebutuhan warga (nelayan)
yang setiap hari melakukan penangkapan ikan namun masih mengalami kekurangan
suplai es balok,” sambung Ruslan.
Ruslan
mengatakan, perbaikan juga dilakukan pada fasilitas penyimpanan ikan seperti kolstrol
pembekuan. Ia mengaku, kolstrol pembekuan ikan yang di miliki saat ini sudah
termakan usia. Karena itu, butuh perbaikan kembali demi menhasilkan hasil yang
memuaskan. “ Usianya diatas 10 tahun dan rata-rata suhunya tidak stabil
lagi. Kadang terjadi kerusakan secara mendadak,” katanya.
Program
lain seperti konserfasi di sektor kelautan dan perikanan dan penghijauan
mangrove juga menjadi priotas. Penghijauan mangrove
akan dilakukan di Kecamatan Moti. “ Perbaikan habitat ikan (rumah ikan) dan penumbuhan karang laut yang bermodel Transtalasi juga
masuk program prioritas,” terangnya.
Meski begitu,
Ruslan mengaku saat ini masih tahup persiapan secara kelembagaan. Mulai dari
persiapan panitia pengadaan, pejabat pembuat komitmen (PPK), dan panitia pelaksana
teknis kegiatan. “ Kalau ini sudah
tertata dengan baik, Februari 2019 kita mulai action,” akunya. (ko/red)