Desak Kejati Segera Telusuri Hibah dan Bansos Bermasalah
TERNATE,BRN – Temuan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara tentang hibah dan bansos senilai 15,7 miliar harus disikapi serius dan segera diusut tuntas. Hal ini disampaikan Sekretaris DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) Malut Roslan kepada redaksi MBG, Kamis,(04/01/2024). Roslan mengatakan, Aparat Penegak Hukum (APH) harus proaktif terhadap temuan tersebut untuk melakukan penegakan hukum.
” Kami berharap APH, khususnya Kejati Malut “menjemput bola” dalam rangka melakukan penegakan hukum atas temuan atau indikasi yang mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi,” ungkap Roslan.
Menurut Roslan, temuan tersebut sebagai bukti awal melakukan penegakan hukum. Untuk melakukan proses penyelidikan awal, dasarnya adalah temuan BPK sduah bisa dijadikan alasan untuk melayangkan panggilan terhadap dinas-dinas pemberi hibah dan bansos.
” Ini tidak sulit, berbeda halnya jika hasil audit BPK belum ada, maka masih ada tarik menarik apakah anggaran hibah dan bansos ini telah sesuai dan tepat sasaran atau justru sebaliknya,” ujarnya.
Pengacara muda ini menuturkan, hasil audit BPK menunjukkan ada perbuatan melawan hukum yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Dan itu harus dipertangungjwabkan secara hukum.
” APH tinggal mencari siapa saja yang berperan aktif maupun pasif atas temuan tersebut,” tuturnya.
Roslan menegaskan, pihak Kejati Malut harus segera melakukan pemanggilan untuk interview terhadap pihak yang mengetahui dan tercatat dalam temuan untuk dimintai keterangan.
” Pemanggilan ini penting untuk mengetahui apakah temuan BPK ini bertentangan dengan peraturan dan merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak,” pungkasnya. (tim/red)
Baca Juga:
Artikel Terkait
